Nelayan Sukabumi Keluhkan Persaingan Tidak Sehat Dari Pengusaha Besar

Tanggal 27 Jan 2016 13:19 WIB
Kunjungan Kerja Pansus III Ke Kab. Sukabumi

Raperda Pemberdayaan dan perlindungan terhadap nelayan merupakan inisiasi Komisi II DPRD Jabar. Di saat yang bersamaan, DPR RI juga tengah merumuskan Rancangan Undang-undang mengenai perlindungan nelayan. Hal ini tentunya akan sejalan dengan raperda dari DPRD Jabar.

Wakil Ketua Pansus III, KH. Chumaedi mengatakan, keberadaan nelayan pantai di Jabar berdampak besar pada perekonomian masyarakat. Tentunya dengan keahlian khusus bagi nelayan tersebut. Tetapi kondisi tersebut tidak sejalan dengan fasilitas kesejahteraan terhadap nelayan itu sendiri. Sehingga diperlukan adanya kebijakan yang akan mengatur para nelayan.

“Kebijakan ini sebagai salah satu wujud nyata untuk melindungi nasib para nelayan di Jabar khususnya,” ujar Chumaedi.  

Sementara itu, Asisten Daerah Kabupaten Sukabumi, Acep mengatakan, secara geografis wilayah kelautan memiliki jarak yang sudah ditentukan untuk area penangkapan (Fishing Ground) sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk kemampuan kapal dalam mengarungi zona lautan. Hal ini menjadi kendala bagi kemampuan nelayan kecil untuk menentukan area penangkapan ikan lantaran berbeda daya jelajah kapal dengan kapal pengusaha besar.

"Justru sebaliknya, nelayan ini harus diakomodir sesuai dengan tingkatannya yang mampu berdaya saing," ujar Acep.

Anggota Pansus III, Lina Ruslinawati mengatakan, nasib nelayan dikawasan Pelabuhan Ratu harus mendapat perhatian serius dari Pemprov Jabar. Pasalnya, selain hasil laut yang kian berkurang ditambah dengan masuknya kapal ilegal sekaligus merugikan para nelayan sekitar. Selain itu, pengawasan rumpon (jaring) nelayan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

"Keluhan dari nelayan sekitar ini menampung masukan agar segera dibuatkan kebijakan bagi para nelayan," ujar Lina di Kantor Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi baru-baru ini.

Dia menambahkan, potensi kelautan dan perikanan dikawasan tersebut akan berdampak besar terhadap perekonomian Kabupaten Sukabumi. Namun, disisi lain keberadaan nelayan tradisional tidak dapat dipandang sebelah mata. Justru seharusnya diberdayakan sesuai dengan kebijakan.

"Fishing ground dengan kemampuan perahu berdaya 5 GT itu untuk nelayan kecil. Perahu besar berdaya 10 GT untuk zona di hampir perbatasan laut. Sehingga untuk ikannya pun sudah berkurang," ujar Deden.

Sementara, lanjut dia, Undang-undang perikanan sudah jelas, termasuk jaring penangkap ikan dalam perahu pun harus diregulasi. Pursin (kapal sibolga) dimodifikasi agar dapat menangkap ikan yang lebih kecil. Sementara nelayan tradisional harus mentaati peraturan. Tidak jarang para pengusaha nakal masih tetap melanggar lantaran kemampuan kapalnya yang diatas perahu nelayan.

"Mafia laut ini masih saja ada, padahal perijinan ada. misalnya dalam menentukan Rumpon (ciri ditengah laut) rumpon harus beraturan. Sejauh ini Kementerian kelautan sudah paham, tetapi upaya untuk mengadvokasi para nelayan tradisional ini yang masih kalah sama pengusaha," katanya.

Dia melanjutkan, berbagai upaya untuk melindungi nasib para nelayan sudah dilakukan. Di antarnya program asuransi dari Dinsos Jabar yang preminya ringan dan di akhir tahun dapat dikembalikan kepada tertanggung dalam hal ini para nelayan. Tak kurang dari 20 anggota asuransi bergabung selama dua tahun terakhir.

"Ketika tidak ada masalah dalam setahun, maka asuransi kesehatan itu akan dikembalikan, ini sangat membantu nelayan," ungkapnya.

Sementara itu, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ujang SB mengatakan, selain tergeser oleh kapal pengusaha besar nasib nelayan pun kini terusik kapal tongkang batubara. Di ketahui dikawasan Pelabuhan Ratu terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara. Hal itu menambah deretan permaslahan yang dihadapi para nelayan tradisional.

"Harus ada solusi yang nyata bagi nasib kami para nelayan. Aktivitas transportasinya tidak seberapa bagi nelayan, tetapi limbah maupun batubara yang terjatuh itulah yang mencemari laut dan mengurangi hasil tangkapan ikan nelayan tradisional," tandasnya

Bagikan
Berita Terkait
Dana BOS Provinsi Tidak Naik
16 Jan 2015 07:58 WIB
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia