DPRD Jabar Usulkan Revisi Kebijakan Anggaran Untuk Pendidikan Ke Kemendagri

Tanggal 26 Jan 2016 09:10 WIB
Konsultasi di Kemendagri Terkait Anggaran Pendidikan

DPRD  Jabar meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemedagri) untuk merevisi kebijakan tentang alokasi penghitungan fungsi Pendidikan dan anggaran kesehatan. Anggaran sebesar Rp5,4 T untuk pendidikan dinilai belum mencukupi secara keseluruhan. Lantaran bidang pendidikan bukan hanya dalam lingkup anggaran operasional, termasuk juga didalamnya berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. Terlebih, anggaran sebesar 20 persen dari penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, sesuai dengan UU no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah berkaitan dengan pengambilalihan pengelolaan pendidikan menengah berdampak pada penghitungan alokasi fungsi pendidikan. Anggaran sebesar 20 persen dari volume APBD untuk bidang pendidikan. Hal itu tidak sejalan dengan angka partisipasi pada 2019 mendatang yang baru mencapai 70 persen.

“Dengan penghitungan seperti itu angka Partisiasi pendidikannya sulit untuk dicapai,” ujar Yomanius belum lama ini.

Dia menambahkan, Biaya Operasional Sekolah (BOS) propinsi yang mencapai Rp1,7 T pun berdmapak pada rata-rata lamanya sekolah siswa. Jika penyerapan penghitungan alokasi fungsi pendidikan termasuk anggaran 20 persen dari volume APBD tentu tidak akan mencukupi. Selain itu adanya program peningkatan mutu pendidikan yang juga menyerap dari anggaran pendidikan tersebut.

“Karena itu harus ada revisi kebijakan untuk mengeluarkan alokasi BOS dan penghitungan, sebab ini berdampak pada wajib pendidikan dasar yang rata-ratanya baru mencapai 7,6 tahun”katanya.

Sekretaris Disdik Jabar,  Karyono mengungkapkan, sebagaimana peraturan tentang pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBD tersebut tidak termasuk pengambilalihan pengelolaan pendidikan menengah di Jabar. Sehingga hal itu tidak bersinergi dengan kebijakan Permendikbud no. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan.

“Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan yang digunakan selama ini. Sedangkan disisi lain kebijakannya untuk mengambil alih pengelolaan SMA dan SMK,” ujar Karyono.

Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Simon Saimima mengatakan,  berkaitan dengan penganggaran untuk pendidikan sebagaimana tercantum dalam pasal 12 UU no.23 tahun 2014 mengenai pelayanan dasar. Alokasi fungsi pendidikan termasuk belanja daerah yang harus diprioritaskan.  Anggaran yang bersifat transitoris berkenaan dengan adanya regulasi transfer anggaran untuk dikelola daerah.

“Otomatis anggaran transitoris itu tidak bisa dialokasikan sebagai hibah, sebab itu termasuk alokasi fungsi pendidikan meskipun target penyerapan anggaran pendidikan sebesar 20 persen sudah tercapai,” ujar Simon.

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Ags 2017
BND 9.226 9.133 18 Ags 2017
CAD 10.582 10.472 18 Ags 2017
CNH 1.948 1.948 18 Ags 2017
CNY 1.872 1.854 18 Ags 2017
SAR 3.078 3.048 18 Ags 2017
SGD 9.226 9.133 18 Ags 2017
USD 11.544 11.430 18 Ags 2017
Sumber: Bank Indonesia