DPRD Sahkan Perubahan Perda Ketenagakerjaan.

Tanggal 16 Dec 2015 11:14 WIB
Paripurna Pengesahan Raperda

Sidang Paripurna DPRD Jabar akhirnya telah resmi mengesahkan Perubahan Perda Nomer 6 Tahun 2014 tentang Penyenggaraan Pekerjaan.

Ketua Komisi V Agus Wellyanto mengatakan, Perda ini dilakukan perubahan karena harus ada penyesuaian atas aturan yang ada di tingkat pusat agar bisa mengakomodir kepentingan para kaum buruh.

“Perda ini kan ketika diajukan oleh DPRD dikoreksi oleh Kemendagri sehingga ada pasal-pasal yang di coret,”jelas Agus ketika ditemui di gedung DPRD kemarin (15/12)

Selain itu dalam pembahasannya Perda ini juga telah mengkolaborasi dengan mendapatkan berbagai masukan dari steakholder ketenagakerjaan dan pembahasan bersama dinas ketenagakerjaan serta Biro Hukum Setda Jabar.

Politikus asal Fraksi PDIP ini menuturkan, ada point penting tentang perubahan perda tersebut diantaranya,Dalam penempatan kerja harus berasal penduduk setempat dan mengedapankan kearifan lokal.

“Nah inikan ternyata sudah diterapkan di Kabupaten Karawang yang menempatkan penduduk lokal sebesar 60 persen untuk direkrut menjadi karyawan buruh,”ucap dia.\

Lebih lanjut irinya mengatakan, Perda ini juga mengamanatkan agar setiap perusahaan yang ada di jabar agar mewajibkan melakukan laporan secara berkala kepada Disnaker  agar memberikan kesapahaman tentang perubahan yang terjadi diperusahaan.

Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas buruh akan dilakukan kegiatan magang ke  luar negeri yang memiliki sistem ketenagakerjaan yang baik seperti di negara Jepang.

Perubahan lainnya lanjut dia yaitu pada lembaga penyedia jasa tenaga kerja untuk rumah tangga  ditekankan harus bisa melakukakan pembinaan untuk meningkatkan keterampilan bekerja maupn keterampilan dalam penguasaan bahasa asing.

Sedangkan untuk penyandang disabilitas perusahaan tidak diperkenankan untuk memberdakan kesempatankepada penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan kemampuan dan jenis pekerjaan.

“Jadi pada dasarnya perda ini dirubah semata-mata untuk melindngi tenaga kerja agar hak-hakya bisa terpenuhi dengan baik dengan terlebih dahulu Disnakentras menyusun menyusun ketentuan pelaksanaannya,”cetus Agus.

Ditempat sama Gubernur Jawa barat Ahmad Heryawan mengaku sangat mendukung sekali dengan disyahkan perubahan perda ini.

Menurutnya perbahan perda ini harus bisa mengakomoir kepentingan para buruh agar tidak selalu terjadi gejolak dan tuntutan.

Untuk itu dirinya menghimbau kepada para pemangku kepentingan dan perusahaan yang ada di Jabar agar bis amematuhi keputusan yang telah tertuang dalam perda ini.

“Jadi tinggal bagaimana agar Perda yang telah disahkan ini bisatersosialisasikan agar masyarakat dan para bsuruh bisa mengetahuinya,”tutup Heryawan

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Sep 2017
BND 9.226 9.133 22 Sep 2017
CAD 10.582 10.472 22 Sep 2017
CNH 1.948 1.948 22 Sep 2017
CNY 1.872 1.854 22 Sep 2017
SAR 3.078 3.048 22 Sep 2017
SGD 9.226 9.133 22 Sep 2017
USD 11.544 11.430 22 Sep 2017
Sumber: Bank Indonesia