DPRD Jabar Dorong Kabupaten Kota Tingkatkan Penyerapan tenaga Kerja

Tanggal 19 Nov 2015 10:18 WIB
Pembahasan tentang Raperda Ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor

Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), seluruh daerah di Indonesia harus mampu bersaing dengan tenaga kerja asing dari negara lain. Tidak terkecuali bagi Jawa Barat yang menjadi salah satu wilayah strategis dalam menyerap tenaga kerja. Karena itu, DPRD Jabar mendorong setiap kabupaten kota untuk memperbaiki Raperda Ketenagakerjaan.

Ketua komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung mengatakan, perkembangan industri kian pesat yang berdampak pada migrasi penduduk lintas daerah. Dilematis persoalan antara peningkatan ekonomi dan pertambahan penduduk menjadi isu penting. Tidak kurang dari 80 ribu pencari kerja mengadu nasib khususnya di wilayah Jabar. Perda Ketenagakerjaan sudah dibahas berkaitan dengan memprioritaskan warga lokal dengan tetap mengacu pada aspek obyektif.

“Di satu sisi kita tidak boleh diskriminasi untuk pencari kerja, tetapi juga bagaimana caranya menghambat pertambahan penduduk dengan signifikan,” ujar Untung belum lama ini.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi V lainnya, Kh. Chumaedi. Menurut dia, Perda no. 6 tahun 2014 hingga kini belum mengalami perubahan atas perda tersebut. Hal ini berdampak pada kebijakan di kota kabupaten. Setelah dievaluasi kemendagri melalui PP 78 tahun 2015, gejolak para buruh pun tidak dapat dihindarkan. Sebab disinyalir tidak ada korelasinya dengan Perda no. 6 tahun 2014, sehingga desakan buruh itu dimentahkan dengan kondisi tersebut.

“Ketidaksesuaian ini bukan berarti kami tidak menggubris desakan buruh, tetapi antara perundangan pusat dan didaerah tidak sinkron,” ujar Chumaedi.

Kepala Bidang Pegawasan Disnakertrans Kabupaten Bogor, M. Zuhri Anwar mengatakan, hingga kini polemik kebijakan pusat dengan daerah menjadi persoalan penting. Terlebih berkaitan dengan adanya revisi PP no. 78 tahun 2015 tentang ketenagakerjaan. Sehingga, pemerintah daerah harus dapat menyesuaikan atas PP tersebut untuk mengimbangi agar dapat sejalan dengan pusat.

“Keduanya harus menjadi bahan kajian agar tidak merugikan, baik itu bagi tenaga kerja maupun pemerintah,” ujar Zuhri.                                                                                                 

Di sisi lain, lanjut dia, Upah Minimum Kabupaten (UMK) khususnya di Kabupaten Bogor yang mencapai Rp2.655.000 untuk sektor satu menjadi sektor yang paling banyak dicari sesuai dengan penerimaan dari industri. Tak kurang dari jumlah pencari kerja yang mencapai 86 ribu orang dari penduduk 5,3 juta, berebut untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah UMK. Ironisnya, jumlah lowongan kerja kini baru mencapai 15 ribu

“Tentu hal ini tidak sebanding, salah satu upayanya Pemkab Bogor  melalui disnakertran melaksanakan program pelatihan kerja,” tandasnya. 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook