Ke Jateng, Pansus V DPRD Jabar Diskusikan Pembentukan Raperda Tentang Bantuan Hukum Msyarakat Miskin

Tanggal 02 Nov 2015 11:18 WIB

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan salah satu program prioritas DPRD Jabar untuk mengakomodasi masyarakat Jabar khususnya rakyat miskin yang terjerat kasus hukum. Karena itu, harus ada mekanisme dan kriteria yang jelas dalam menyusun raperda tersebut.

Ketua Pansus V DPRD Jabar, Sahromi mengatakan, bantuan hukum untuk masyarakat miskin menjadi salah satu prioritas untuk membantu kalangan masyarakat miskin dalam peradilan. Sehingga, mekanisme yang tepat dalam menjalankan kebijakan tersebutpun harus dilakukan dengan benar. Hal itu untuk meminimalisasi kekeliruan dalam implementasinya dilapangan.

“Jateng sudah dua tahun lebih awa menjalankan perda tentang bantuan hukum ini,” ujar Sahromi di Jateng belum lama ini.

Di tambahkan anggota pansus lainnya, Habib Syarif yang menyoroti soal penentuan criteria yang dipersyaratkab bagi masyarakat miskin itu bagaimana. Kategori miskin ada bagian yang mengisyaratkan kemiskinannya. Sehingga diharapkan bantuan tersebut tidak salah sasaran.

“Harus dipertimbangkan secara matang untuk menentukan tingkat kemiskinannya,” ungkap Habib.

Sementara itu, Kabag Bantuan Hukum dan HAM Pemprov Jawa Tengah, Iwan Nurdin Iskandar mengatakan, berkaitan dengan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Perda no. 7 tahun 2014 menjadi acuan yang dinisiasi Komisi A DPRD Jateng.produk hukum tersebut sangat ditunggu masyarakat lantaran  potensi bantuan hukum kepada masyarakat masyarakat miskin sangat dibutuhkan. Seiring dengan hal itu,  Pergub no. 40 tahun 2014 pun dikeluarkan gubernur dalam mempedulikan terkait dengan pola bantuan hukum terhadap masyarakat di Jateng.

“Sehingga keduanya bersinergi mengingat potensi bantuan hukumnya sangat banya,” ujar Iwan.

Kendati demikian, kata dia, agar rencana produk hukum tersebut harus disinkronkan terlebih dulu dengan Kementerian Hukum dan HAM. Di dalamnya terdapat perubahan Undang-undang no. 16  tahun 2011.selain itu juga disusun dalam Peraturan Pemerintah no. 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum.

“Terutama dalam pemilihan lembaga bantuan huku (LBH) harus lebih hati-hati sesuai dengan persyaratannya,” katanya.

Seperti diketahui, di Jateng sebelum muncul perda tentang Bantuan Hukum bagi masyarakt miskin  sudah menjalin dengan LBH. Ada 5 syarat khusus berkaitan dengan bantuan hukum tersebut, LBH harus : berbadan hukum, berakreditasi, memiliki kantor tetap, ada pengurus dan memiliki program bantuan hukum yang jelas. Dari 10 LBH satu perkara hanya dianggarkan 2 juta, dalam setahu sekitar 240 juta dari 24 perkara rata-rata pertahun. Saat ini hanya berfokus pada kasus hukuim berlegitasi. Terlebih kasus kejahatan melibatkan anak2 maupun korban sangat banyak.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Okt 2017
BND 9.226 9.133 18 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 18 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 18 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 18 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 18 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 18 Okt 2017
USD 11.544 11.430 18 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia