Ke Jabar, DPRD Kalbar Konsultasikan Mekanisme Pembentukan Perda

Tanggal 29 Oct 2015 15:50 WIB
Kunjungan DPRD Kalbar ke BP Perda DPRD Jabar

Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam menjalankan dan melaksanakan keberlangsungan masyarakat. Hal itu didukung sumber daya manusia dan kebijakan yang mengatur dalam suatu wilayah. Karena itu, salah satu upaya untuk mendukung pergerakan perekonomian masyarakat, DPRD Kalimantan Barat berkonsultasi dengan DPRD Jabar berkaitan dengan produk legislatif.

Ketua BP Perda DPRD Jabar, Yusuf Puadz mengatakan, konsentrasi pembahasan produk hukum di Jabar bersifat kompleks. Artinya dengan dibentuknya perda, selain memiliki kekuatan hukum yang kuat juga membantu dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Jabar. Seperti yang tengah digodok pembahasannya raperda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin, penyertaan modal bagi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan perubahan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Perseroan Terbatas (PT).

“Pembahasannnya berkoordinasi dengan Pemprov Jabar melalui instansi terkait, sehingga pendataannya lengkap,” ujar Yusuf di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Kamis (29/10/2015).

Dia menambahkan, saat ini BP Perda Jabar tengah menginisiasi pembentukan raperda tentang naskah akademik, corporate social responsibility (CSR) dan masyarakat adat. Pasalnya, prakarsa tersebut harus dibatasi dan diatur melalui perda agar penggunaannya baik secara fungsional dan sosial tidak melebar.

“Diharapkan usulan raperda prakarsa tersebut dapat diterima masyarakat Jabar,” katanya.  

Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Denny Yusuf mengatakan, kebijakan suatu daerah menjadi penentu dalam mengatur lalu lintas perekonomian daerah. Seperti yang diterapkan di DPRD Jabar, Peraturan Daerah (Perda) no. 9 tahun 2011 tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat. Terlebih, dengan adanya perda tersebut masyarakat dapat dibantu pemerintah ataupun perusahaan dalam permodalan.

“Perda ini sebagai implementasi dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat Jabar,” ujar Denny.

Sementara itu, Ketua Rombongan DPRD Kalbar, Anton Situmorang mengatakan, untuk membentuk produk hukum yang baik tentu harus bertukar pikiran dan berdiskusi dengan propinsi yang memiliki produk hukum yang baik pula yakni Jabar.

“Jabar ini menjadi acuan dalam mekanisme dan produk hukum yang sudah dikeluarkan,”ujar Anton.

Dia menambahkan, sebagai penunjang dalam membuat suatu kebijakan, juga harus melaksanakan tugas untuk mencari perbandingan ke daerah lain yang lebih dulu memiliki perda yang akan di bentuk. Salah satunya dengan mengkonsultasikan perda tentang lembaga penjamin kredit ke DPRD Jabar. Sebab, Propinsi Kalbar termasuk propinsi yang terbilang baru dalam pendapatan daerah. Sehingga untuk mendongkrak usaha kecil menengah tersebut diperlukan kebijakan yang dapat membantu kalangan usaha menengah ke bawah dalam menggerakkan perekonomian. Pasalnya, kendala dilapangan para pengusaha kesulitan dalam mencairkan modal lantaran tidak adanya penjamin keuangan. Hal itu tentu menyebabkan kerugian dipihak lain.

“Akhirnya masyarakat enggan untuk meningkatkan yang sebenarnya peluang kegiatan usahanya sangat besar,” katanya.

Dia mengharapkan, berbagai produk DPRD Jabar dalam hal ini Perda yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat menjadi acuan penting bagi Propinsi Kalbar. Selain itu, sektor lainnya seperti kebudayaan, pariwisata, koperasi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan propinsi.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia