DPRD Jabar Akan Menindaklanjuti Relokasi Pasar Sandang Sumedang

Tanggal 16 Oct 2015 11:00 WIB
Audiensi PESAT dengan DPRD Jabar

DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Kabupaten Sumedang untuk segera menyelesaikan permasalahan dengan pedagang Pasar Sandang. Hal itu mengemuka usai laporan warga yang menjadi korban pelanggaran kebijakan dan hukum.

Anggota DPRD Jabar, Agus Weliyanto Santoso mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan warga Pasar Sandang Sumedang yang disinyalir adanya kesewenang-wenangan pemangku kebijakan di Pemkab Sumedang.

“Persoalan ini jangan dianggap sepele, sebab ini menyangkut hak masyarakat Jabar,” ujar Agus di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota bandung, Kamis (15/10/2015).

Di tegaskan, anggota Komisi II DPRD Jabar, H. Ade Barkah Surachman. Menurut dia, substansi persoalan ini berkembang menjadi persoalan hukum. Sebab ada pelanggaran yang disebabkan aparat hukum berdasrkan laporan dari korban kekerasan yang juga warga pasar. Hal itu tentu harus ditindaklanjuti dengan cermat dan dilakukan peninjauan lokasi.

“Tentu kami menyayangkan adanya kesewenangan aparat dalam pembongkaran pasar ini,” ujar Ade.

Kedua, kata dia, persoalan revitalisasi pasar sebenarnya tinggal mengusulkan kepada gubernur merenovasi atau merevitalisasi. Jika demikian, tidak ada keterkaitan dengan pengembang dalam revitalisasi pasar seperti yang dilakukan pasar tradisonal sebelumnya di beberapa wilayah di Jabar.

“Pasar Cipanas dan pasar Warung Kondang contohnya yang dibuat dari usulan bupati untuk direvitalisasi oleh Pemprov Jabar,”.

Sementara itu, Ketua Persatuan Pasar dan Warung Tradisionil (PESAT), Usep Iskandar Wijaya mengatakan, dalam hal ini bupati sementara tidak berhak menyetujui eksekusi relokasi  apapun tanpa seijin pengadilan negeri. Tetapi hal itu tidak digubris dan eksekusi pasar tetap dilakukan. Bahkan, atas kesewenang-wenangan tersebut, PESAT sudah melaporkannya kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) berdasarkan Surat Keputusan no. 084/R/MediasiIX/2015 tentang penghentian sementara pembongkaran Pasar Sandang Sumedang.

“Keputusan pembongkaran ini dilakukan sepihak oleh Pemkab Sumedang,” ujar Usep saat audiensi di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Kamis (15/10/2015).

Dia menambahkan, dialog antarpihak pun tidak pernah dilakukan sebelum mencapai kesepakatan untuk mendapatkan solusi yang terbaik khususnya bagi pedagang di pasar tersebut. Musyawarah untuk mufakat seharusnya menjadi tolok ukur dalam menyelesaikan persoalan ini. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan berkaitan dengan pembongkaran paksa.

“Seharusnya ada kesepakatan yang dicapai kedua pihak, ini kan tidak ada, ketika pedagang pasar mau beraktivitas kan kaget pasarnya sudah rata dengan tanah,” katanya.

Di tambahkan Ketua Himpunan Warga Pasar (Hiwapa) Pasar Sandang Sumedang (PSS), Asep Rohmat Hidayat mengatakan, proses gugatan hukum yang diajukan Hiwapa terkait revitalisasi PSS ke Pengadilan Negeri Sumedang dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), hingga kini belum ada keputusan hukum yang tetap. Hal itu, sehubungan Hiwapa mengajukan banding.

“Ketika pemda memaksakan kehendak disaat proses hukum masih berjalan, berarti pemda melanggar hukum. Bahkan jika para pedagang terusik, tak segan-segan kami akan mengadukan ke Komnas HAM,” ujarnya.

Lebih miris lagi, lanjut dia, ketika sebagian pedagang memrotes eksekusi tersebut, arogansi aparat justru menghampiri pedagang pasar yang mendatangi kantor Bupati Sumedang. Hal itu menambah daftar pelanggaran HAM dalam menjalankan proses demokrasi untuk mencari keadilan. Termasuk dirinya yang menjadi korban arogansi aparat hingga menyebabkan luka secara fisik dan psikologis.

“Ketika diprotes kenapa kami malah ditendang dan dihakimi seakan kami yang bersalah, padahal secara hukum kan sudah jelas eksekusi ini ditunda,” jelasnya.

Dia menuturkan, kendati yang mengajukan gugatan sekitar 17 orang pedagang, dinilai tetap mewakili para pedagang lainnya. Hal itu diperkuat dengan surat pernyataan dukungan para pedagang terhadap Hiwapa, terutama para pemegang HGB yang masih berlaku. Bahkan para PKL PSS sekitar 400 orang, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pedagang pemilik kios.

“Oleh karena itu, ketika para PKL akan dipindahkan ke sekitar Stadion Ahmad Yani, sikapnya sama, menolak pemindahan. Terlebih rencana pemindahan para PKL itu, bagian dari proses revitalisasi pasar,” kata Asep.

Kecuali pemindahan para PKL yang berjualan di TPS (tempat penampungan sementara) di sekitar Taman Telur, Hiwapa menyetujui bahkan sangat mendukungnya.

Selain karena izin operasional TPS-nya sudah habis masa berlakunya, juga merusak keindahan Taman Telur sebagai salah satu ikon Sumedang. Bahkan keberadaan PKL di Taman Telur, kondisinya kumuh, penyebab banjir serta membuat macet kendaraan.

“Kalau yang dipindahkan PKL di Taman Telur, silakan. Justru itu yang kami mau karena keberadaannya merusak dan membuat kumuh Taman Telur,” tandasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook