Ke DPRD Jabar, DPRD Kabupaten Cirebon Minta Alokasikan Dana Cadangan Pilkada

Tanggal 07 Oct 2015 14:24 WIB
Komisi I DPRD Jabar Menerima Kunker DPRD Kabupaten Cirebon Di Ruang Pansus

Alokasi anggaran yang representatif bagi seluruh kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak harus terdistribusikan dengan baik. Perhelatan pesta demokrasi di delapan kabupaten kota di Jawa Barat atau pilkada serentak tersebut terkendala alokasi anggaran yang merata dan menegaskan mana yang menjadi tanggung jawab kabupaten kota maupun propinsi. Hal itu mencuat dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon saat berkonsultasi dengan DPRD Jabar.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat mengatakan, pada dasarnya anggaran untuk pilkada serentak di 8 kabupaten sudah dialokasikan pusat untuk pelaksanaan pesta rakyat tersebut. Hanya saja, realisasi besaran anggaran masih dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar setiap kabupaten kota mendapatkan prioritas yang sama.

“Anggaran ini sudah ada, apalagi dibarengi dengan anggaran pembahasan untuk perda dana cadangan,” ujar Sadar di Jalan Diponegoro, no. 27, Kota Bandung, Rabu (7/10/2015)

Hal serupa diungkapkan anggota Komisi I DPRD Jabar lainnya, Bambang Mudjarto. Menurut dia, dari delapan kabupaten kota yang menggelar pilkada serentak mendapat support anggaran yang cukup bagi pelaksanaannya.

“Yang pasti, kami tidak lepas tangggung jawab untuk mendorong dukungan anggaran bagi kabupaten kota untuk melaksanakan Pilkada,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H. Mustofa mengatakan, pilkada serentak seyogyanya harus dipersiapkan secara matang untuk memperbaiki kekurangan pilkada yang dilaksanakan sebelumnya. Karena itu, untuk mengantisipasinya harus ada koordinasi yang baik antar instansi daerah dengan propinsi. Terlebih dalam rangka menghadapi pembahasan Peraturan Daerah (perda) tentang dana cadangan dari propinsi.

“Apalagi dalam waktu dekat kita akan membahas perda terkait dengan dana cadangan untuk pilkada,” ujar Mustofa.

Selain itu, kata dia, penganggaran secara umum sudah disiapkan kabupaten kota dalam pengadaan alat peraga dan kelengkapan penyelenggaraan pilkada. Tetapi yang dimaksudkan dana cadangan adalah anggaran yang dipersiapkan diluar dari yang sudah disiapkan pemerintah kabupaten kota yang melaksanakan pilkada serentak. Angka yang dibutuhkan berkisar Rp 80 miliar untuk dana cadangan.

“kebutuhan anggarannya sekitar Rp 80 miliar, tetapi besaran anggaran yang akan di berikan kan kita (pemkab Cirebon-red) belum tahu persis,” tandasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia