BP Perda DPRD Jabar Apresiasi Kabupaten Tasikmalaya DalamPembantukan Perda Tentang Bantuan Hukum Rakyat miskin

Tanggal 07 Sep 2015 10:42 WIB
Anggota BP Perda DPRD Jabar, Ganiwati.

Pendampingan hukum nampaknya masih menjadi hal yang awam bagi sebagian masyarakat di Jawa Barat. Bahkan tidak jarang masyarakat yang berurusan dengan hukum justru terjebak dengan hukum itu sendiri. Terlebih bagi kalangan masyarakat miskin yang kebanyakan tidak mengerti mekanisme pelaksanaan maupun proses hukum yang berlaku.

Karena itu, untuk mencari masukan terkait bantuan hukum bagi masyarakat msikin, BP Perda DPRD Jabar meminta masukan berkaitan dengan proses pendampingan hukum yang disediakan pemerintah.

Anggota BP Perda DPRD Jabar, Ganiwati  mengatakan, secara umum masyarakat Jabar tidak memahami dengan baik mengenai bantuan hukum baik itu pidana maupun perdata. Tidak terkecuali bagi masyarakat miskin yang awam dalam menjalankan proses hukum bagi yang tertimpa kasus.

“Dari 26 kabupaten kota, tentu sebagiannya masih terdapat masyarakat miskin yang terjerat kasus hukum, untuk pendampingannya belum tentu mengetahui proses awal hingga akhir,” ujar Ganiwati di Pemda Kabupaten Tasikmalaya.

Acuan etimologi belum ada kriteria miskin yang sebenarnya seperti apa. Karena itu, perlu kategori maupun kriteria masyarakat yang diklasifikasikan sebagai masyarkat miskin untuk menghindari salah sasaran.

“Kita harus selektif dalam menjalankan amanat rakyat ini. Jangan sampa ada kekeliruan dalam pendataan rakyat miskin,” katanya.

Sementara itu, Asissten Administrasi Umum Sekretariat Pemerintah Daerah Tasikmalaya, Atiek Sobari mengatakan,  negara berkewajiban untuk menjamin perlindungan hukum memberikan bantuan hukum bagi warganya. Uu no 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Bantuan hukum jasa hukum yang diberikan negara secara Cuma-Cuma untuk masyarakat yang tidak mampu. Kabupaten Tasikmalaya mendukung Rencana DPRD Jabar untuk membentuk perda bantuan hukum bagi rakyat miskin.

“Bantuan hukum diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terjerat kasus hukum,” ujar Atiek.

Bantuan hukum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, kata dia, masih dilingkungan pemerintah daerah dan para kepala desa. Sedangkan untuk pegawai negeri sipil hanya pada karywaan korpri melalui pengacara yang ditanggung Kabupaten Tasikmalaya dengan nilai bantuan senilai Rp400 ribu untuk mendapatkan pengacara.

“Memang anggatanya masih jauh dari lebihdari cukup. Tetapi setidaknya mampu mengakomodir dibidang hukum kepada masyarakat Jabar.

“Tidak semua masyarakat mampu kita berikan bantuan hukum, sementara ini masih dilingkungan Korps Pegawai Negeri (Korpri) ucapnya.   

Namun demikian, kata dia, bantua hukum tidak hanya terbatas pada golongan tertrentu teteapi dimata hukum semua warga mendapatkan hak yang sama. Termasuk untuk mendapatkan bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook