BP Perda DPRD Jabar Apresiasi Persiapan PDPK Kabupaten Garut

Tanggal 04 Sep 2015 17:58 WIB
Kunjungan Kerja BP Perda DPRD Jabar Ke PD PK Kabupaten Garut

DPRD Jawa Barat mengapresiasi  Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PDPK) di setiap daerah. Tidak terkecuali PDPK Kabupaten Garut yang turut membantu masyarakat dan berkonttribusi terhadap kesejahteraan Jabar. Karena itu, dukungan anggaran untuk bantuan keuangan mikro kepada daerah sangat penting dengan dikeluarkannya kebijakan penyertaan modal. Terlebih, penyertaan modal untuk perubahan dari PDPK menjadi PT. Lembaga Keuangan Mikro.

Wakil Ketua BP Perda DPRD Jabar, Surachman mengatakan, berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyertaan modal untuk PT.LKM berdampak besar bagi Jabar dalam pengelolaan keuangan.

“Perubahan status prinsip dasarnya tidak mengalami perubahan, hanya saja dari mekanisme pengelolaan dan distribusinya lebih tertata secara administrasi,” ujar Surachman belum lama ini.

Kendati demikian, kata dia, dalam mempersiapkan perubahan status PDPK menjadi PT.LKM terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Termasuk dalam menentukan jajaran direksi untuk mengisi jabatan strategis di PT. LKM tersebut.

“Masukan untuk penguatan perubahan ini harus ditempuh sesuai dengan yang dipersyaratkan,” katanya.

Sementara, Ketua Dewan Pengurus PD PK Kabupaten Garut Agus Heryanto mengungkapkan, PDPK Kabupaten Garut merupakan yang pertama dalam merger di Jawa Barat dengan pembagian saham 40 persen pemprov  dan 60 persen pemerintah kabupaten. Selain itu, PDPK Kabupaten Garut baru melakukan konsolidasi dari sebelumnya yang memiliki tiga kantor cabang di Kabupaten Garut, yakni PD PK Selaawi, Cisompet dan Cikelet. Dalam persiapan perubahan status menjadi PT. LKM yang antara lain memprioritaskan upaya memerkuat struktur permodalan, meningkatkan kualitas jasa layanan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi.

“Konsolidasi PD.PK Selaawi, Cisompet, dan Cikelet Kabupaten Garut, menjadi PD.PK Garut, kini dijadikan percontohan maupun  pilot project di Jabar,” ujar Agus.

Di katakana Agus, konsolidasi tersebut berdasar Keputusan Gubernur Jawa Barat, Nomor : 581/Kep.164-Admrek/2014, tertanggal 23 Januari 2014. Modal dasar PD.PK itu, sekurangnya Rp15 miliar dengan komposisi kepemilikan saham terdiri Pemprov Jabar paling banyak 40 persen atawa Rp6 miliar, dan Pemkab Garut paling kurang 60 persen atau Rp9 miliar. Sedangkan kepemilikan saham lainnya, ditentukan berdasar persetujuan melalui “Rapat Umum Pemegang Saham” (RUPS), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Realisasi modal disetor para pemegang saham Rp2.770.325.208 berasal dari setoran modal pada PD.PK Selaawi, PD.PK Cisompet, dan PD.PK Cikelet Hingga September 2013,” katanya.

Sementara itu, Asissten Biro Investasi Pemprop Jabar, Iya Sugiya mengatakan, kebijakan Otoritas Jasa Keungan dalam penyertaan modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dijalankan sesuai dengan perundang-undangan saham pengelolaan keuangan propinsi. Sekalipun tidak ada ketentuan khusus bagi propinsi untuk memiliki saham dari pemerintah daerah. Namun, kendati demikian propinsi memiliki kewenangan untuk mengawasi dan memberikan kebijakan daerah melalui perda untuk mengelola keuangan daerah.

“Pembagian persentase pemerintah propinsi dan daerah secara prinsip tidak ada peraturan, tetapi dalam penyertaan modal ini propinsi berwenang untuk mengelola BUMD-nya,” tandas  Iya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook