Komisi V DPRD Jabar Sesalkan Adanya Pungli Terhadap Warga Jatigede

Tanggal 01 Sep 2015 15:39 WIB
Ketua Komisi V DPRD Jabar, Agus Welianto Santoso, SH.

DPRD Jabar meminta penjelasan Pemerintah Daerah Kbupaten Sumedang berkaitan dengan pungutan liar dari warga terdampak Waduk Jatigede hingga sebesar Rp300 ribu. Pasalnya, anggaran yang direalisasikan untuk ganti rugi penggantian lahan sudah menjadi hak warga yang terdampak pembangunan waduk.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Agus Welianto Santoso mengaku kecewa dengan adanya pungli  yang dilakukan pemkab Sumedang hingga tingkat desa terhadap warga yang terdampak penggenangan Waduk Jatigede.

“Seharusnya, mekanisme pembayaran hingga proses relokasi warga ditangani dengan baik dan benar,” ujar Agus belum lama ini.

Sementara, Asissten Pemerintahan Pemkab Sumedang, Dede mengatakan, pemindahan penduduk terdampak langsung Waduk Jatigede belum sepenuhnya selesai. Sebab, secara administrasi beberapa warga tidak disertakan kelengkapan saat pendataan. Sehingga, warga yang sudah meninggal masih trecantum dalam penerima uang ganti rugi.

“Masyarakat seharusnya dapat mengikuti peraturan yang dikelola pemerintah,” ujar Dede.

Dede menjelaskan, mengenai pungli terhadap warga dari uang ganti rugi kepada merupakan tindakan individual sebagai pembayaran atas jasa orang yang telah membantu dalam proses relokasi penduduk Jatigede. Sedangkan, mengenai situs yang turut direlokasi dari 15 situs, hanya menyisakan tiga situ yang tidak akan dipindah. Hal itu dikarenakan adanya permintaan dari ahli waris untuk tidak merelokasi makam.

“Untuk menjaga nilai sejarah Sumedang, Pemkab Sumedang memberikan opsi solusi dengan membangun makam terapung. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sebesar Rp3,5 miliar hingga Rp 10 miliar,”.

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook