DPRD Jabar Soroti Rendahnya Serapan Anggaran

Tanggal 25 Aug 2015 07:33 WIB

DPRD Jawa Barat menyoroti masih rendahnya serapan anggaran di hampir semua organisasi perangkat daerah pada semester pertama 2015 ini. Saat ini rata-rata serapan anggaran di OPD hanya sekitar 20-25 persen.

Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar Waras Wasisto mengatakan, pihaknya telah mengevaluasi serapan anggaran semester pertama yakni Januari. Menurut Waras, serapan anggaran di OPD rata-rata baru 20-25 persen.

"Ini sangat rendah," kata Waras di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (24/8). Menurut Waras, hal ini ada kaitannya dengan pemanggilan para gubernur oleh Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, kemarin.

Sebab, kondisi yang sama juga terjadi di semua daerah di Indonesia. Terlalu hati-hati dan cenderung ketakutan dalam hal administrasi diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran ini.

"Sebetulnya banyak faktor, ada semacam ketakutan melanggar hukum dan lain-lain. Sebab saat ini juga hal yang sama dilakukan Jokowi dengan memanggil para gubernur se-Indonesia. Karena ternyata ini terjadi di semua daerah, ini juga dikeluhkan presiden," ujarnya.

Waras juga mempertanyakan dan menyayangkan hal ini bisa terjadi. Rendahnya penyerapan anggaran di OPD akan menimbulkan efek domino pada semua hal, termasuk semakin lambatnya pertumbuhan ekonomi di Jabar.

"Ini akan terjadi efek domino. Kalau anggaran Rp 24 triliun APBD kita baru berjalan 20 persen saja, maka efek ekonomi pun tidak akan jauh-jauh dari 20 persen. Bagaimana kita bisa mencapai target pertumbuhan yang katanya harus di atas 5 persen kalau kondisinya begini, mustahil," tuturnya.

Oleh karena itu, Waras meminta kepada pemprov untuk terbuka mengenai kendala yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran ini. Sebab, kalau hari ini sudah membahas anggaran perubahan, sementara anggaran murninya belum terserap, maka akan menjadi hal yang aneh.

"Masa mau ditambah lagi, yang murninya saja belum terserap maksimal," ucapnya. DPRD Jabar, kata Waras, ingin ikut membantu memecahkan masalah yang dihadapi pemerintah saat menghadapi kondisi ini.

Terlebih, tahun depan Jabar menghadapi PON di mana semua mata akan tertuju ke Jabar. "Logikanya begini, kalau anggaran di Dinas Bina Marga sebesar Rp 1 triliun, misalnya bisa ditender dan dilaksanakan, maka akan ada pergerakan ekonomi, ada berapa tenaga kerja yang terserap di sana, sehingga ekonomi juga bergerak. Anggaran di Disdik misalnya, kalau terserap maka efek ekonominya juga besar. Kalau tidak juga digunakan, atau malah mengendap dan jadi SILPA, ya buat apa. Makanya mari kita terbuka, kita atasi bersama-sama," bebernya.

Lebih lanjut Waras katakan, rendahnya penyerapan anggaran ini juga berdampak pada pembahasan APBD 2016 yakni terkait penyusunan KUA (kebijakan umum anggaran)- PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara). Apalagi sebelumnya Jabar sudah ditegur Kemendagri karena dianggap terlambat membahas KUA-PPAS untuk APBD 2016.

"Di sini kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi di sisi lain pengguna anggaran yakni pemerintah juga harus terbuka. KUA-PPAS kita sudah ditegur kemendagri," ucapnya.

Sorotan rendahnya penyerapan anggaran OPD juga disampaikan Ketua Badan Anggaran Didin Supriadin. Didin meminta agar OPD yang serapan APBD 2015 masih rendah untuk bekerja keras.

Didin mengatakan, pihaknya serius mendorong OPD agar penyerapan anggaran bisa optimal dan tidak menjadi SILPA karena kegagalan OPD. Apalagi target serapan ini penting sebagai bahan pembahasan KUA-PPAS APBD 2016 mendatang.

"Salah satunya yang masih rendah itu Disorda, rendah sekali, ini jadi pertanyaan kami," katanya. Didin menuturkan, dari laporan semester I 2015, Disorda masuk dalam OPD yang serapannya masih di bawah 10 persen.

Didin menilai angka yang masih rendah ini harus menjadi perhatian serius dari kepala dinas yang bersangkutan. "Kalau ada OPD lain yang bisa lebih dari 20 persen, masa ini tidak bisa? Kami menargetkan agar dalam Bulan Agustus ini serapan anggaran sudah 50 persen lebih," katanya.

Pelaksana tugas Sekda Jabar Iwa Karniwa memastikan jika sampai pekan kedua Agustus ini serapan sudah mencapai 40 persen. Angka ini melonjak dibanding pekan lalu yang masih berkisar pada 25 persen.

"Anggaran BOS mulai dicairkan, bagi hasil juga rata-rata sudah ditransfer 100-200 miliar (rupiah), juga bantuan keuangan sudah diproses," katanya. Melihat signifikannya penyerapan, pemprov optimis proses penyerapan anggaran APBD 2015 akan relatif lebih baik karena pihaknya terus mempercepat proses penyerapan anggaran.

Di sisi lain, untuk perhitungan SILPA dipastikan tidak akan menjadi masalah karena sudah ada perhitungan dari BPK. "Silpa untuk semester I tidak ada masalah, semester II lagi diproses dan tidak ada masalah," katanya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia