Dewan Dukung Larangan Penggunaan Mobil Dinas

Tanggal 01 Jul 2015 08:58 WIB
DPRD Jabar dukung larangan mudik gunakan mobil dinas

DPRD Jawa Barat mendukung sikap Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang melarang pegawai negeri sipil menggunakan mobil dinas untuk mudik lebarang. Hal ini dinilai tepat dan sesuai dengan azas kepatutan.

Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir mengatakan, pada dasarnya mobil dinas difungsikan untuk mempermudah atau menunjang kinerja aparatur negara, bukan untuk keperluan lain seperti mudik ke kampung halaman. Sehingga, keberadaannya pun hanya bisa digunakan untuk kepentingan kerja.

Selain itu, larangan penggunaan mobil dinas untuk mudik pun demi menghindari berbagai risiko. Sebab, kata Syahrir, mobil dinas yang dipakai mudik akan mengundang sejumlah risiko seperti kerusakan dan kecelakaan.

"Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, itu akan menjadi ribet lagi," ucapnya. Lebih lanjut Syahrir katakan, PNS di Pemprov Jabar tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik karena telah disediakan layanan mudik gratis.

Menurut Syahrir, layanan mudik gratis ini menjadi solusi tepat sebagai pengganti penggunaan mobil dinas. Oleh karena itu, Syahrir berharap pemprov memperbanyak layanan mudik gratis yang juga bisa dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan melalui dana sosial.

"Seharunya melalui Dinas Perhubungan Jabar, fasilitas itu (mudik gratis) semakin banyak. Misalnya di kita ada Bank bjb Syariah, dia harus menyiapkan fasilitas mudik lebaran ataupun perusahaan bus yang ada di Jabar," pungkasnya.

Untuk diketahui, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menegaskan, dirinya melarang penggunaan mobil dinas oleh pegawai negeri sipil di lingkup Pemprov Jabar. "Sejak 2008, kita sudah beberapa tahun tidak membolehkan kendaraan dinas digunakan untuk mudik," kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung, Selasa (30/6).

Sebagai solusinya, kata Heryawan, beberapa tahun ini pula Pemprov Jabar selalu menyiapkan bis khusus untuk mengangkut PNS ke beberapa kota tujuan mudik. Bis mudik tersebut disiapkan secara gratis bagi PNS dan keluarganya.

"Bis ini resmi dibiayai oleh APBD," ucapnya. Kendati begitu, Heryawan mengaku, jumlah PNS yang mudik menggunakan bis gratis ini terus berkurang.

Pada awalnya, pihaknya menyediakan 15 bis gratis untuk mudik PNS. "Namun terus berkurang. Ini berarti kesejahteraannya membaik, mereka pada beli kendaraan sendiri untuk mudik," katanya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook