BP Perda DPRD Jabar Konsultasikan Peraturan Perubahan ke Kemedagri

Tanggal 08 Jun 2015 14:42 WIB
BP Perda saat konsultasi di Kemendagri

Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berdampak pada kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam mekanisme pembentukan peraturan daerah (Perda). Karena itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPERDA) DPRD Jabar berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan dengan perundang-undangan pembentukan perda.

Ketua BP Perda DPRD Jabar, Yusuf Puadz mengatakan, perubahan perda dinilai perlu berkaitan dengan lahirnya UU 23 tahun 2014. Namun, untuk merevisi perda tersebut mengalami beberapa kendala dan harus ada penyempurnaan dalam perda tersebut. Selain itu, selama dalam melaksanakan evaluasi terhadap perubahan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditingkatkan untuk mendalami evaluasi.

 “Ada beberapa perubahan salah satunya properda ada pembatalan peraturan daerah,  kita mendapatkan surat dari kementerian tentang perda ketenaga kerjaan, tapi untungnya kita sudah ada di properda tahun ini sehingga kementerian tidak langsung di dilakukan pembatalan,” ujar Yusuf di Jakarta baru-baru ini.

Hal itu ditegaskan Kepala Bagian Perundang-Undangan Sekretarian DPRD Jabar, Denny Yusuf. Menurut Denny, berkaitan dengan  Peraturan Presiden no. 75, Perda no 3 tahun 2013 itu dan UU no. 12 tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no. 1 tahun 2014 menjadi dasar hukum dalam agenda perubahan Perda.  

“Penguatan dasar hukumnya jelas dalam undang-undang, sehingga ada beberapa peraturan yang harus menyesuaikan,” ujar Denny.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Kemendagri, Ema mengatakan, penyesuaian perubahan pada UU 23 tahun 2014 sangat tegas dalam hal diterima atau tidaknya sebuah perda. Daerah yang mengusulkan perubahan perda harus melampirkan surat usulan dari kepala daerah untuk dilakukan perubahan maupun hingga pembatalan. Hal itu tergantung pada komitmen tiap-tiap daerah untuk mengkaji ulang atas perubahan perda  tersebut.

“Pada setiap berita acara ditandatangani oleh semua yang hadir terus isinya kesepakatannya apa saja dan semua yang hadir tidak menuliskan nama pribadi namun nama institusinya masing-masing. Salah satunya perubahan perda tersebut untuk menyesuaikan agar penafsirannya tidak membingungkan dan agar serta tidak banyak yang tumpeng tindih sehingga presepsi orangpun satu pendapat,” tandasnya.

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 24 Nov 2017
BND 9.226 9.133 24 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 24 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 24 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 24 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 24 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 24 Nov 2017
USD 11.544 11.430 24 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia