Pansus II Ragukan Usulan Raperda Perubahan Kedua Perda No. 14 tahun 2010

Tanggal 27 May 2015 07:34 WIB
Pansus II kiritk perubahan status BPR

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) perubahan kedua Perda no. 14 tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD PK) yang rencananya akan berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT) mendapat kritikan dari anggota Pansus II. Pasalnya, Pansus II khawatir perubahan status tersebut justru lebih cenderung bermotif bisnis dan mengumpulkan keuntungan semata. Padahal, seyogyanya perubahan status melalui perda harus berpihak pada kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Anggota Pansus II DPRD Jabar, Yunandar Eka Pratama mengatakan, lembaga keuangan mikro sudah diamanatkanuntuk memberikan bantuan kepada masyarakat kecil. Kalangan petani, nelayan dan buruh diantaranya yang menjadi prioritas sebagai sasaran dari lembaga keuangan mikro tersebut. Sehingga dikatakan tepat sasaran dengan misi lembaga.

“Sementara, dari jawaban Pemprov Jabar mengenai pembahasan ini 60 persennya untuk perdagangan. Bahkan, petani dan nelayan dianggap tidak tepat sasaran,” ujar Yunandar di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Selasa (26/5/2015).

Politisi dari PDI Perjuangan itu menambahkan, sebuah badan usaha milik pemerintah seharusnya tidak berorientasi pada keuntungan semata. Bahkan, untuk mendukung program pemerintah harus juga mendukung masyarakatna dengan mempermudah prosedur peminjaman modal. Dengan demikian, indeks peningkatan kesejahteraan masyarakat Jabar dapt terukru dengan baik.

“Kalau seperti ini, kami khawatir program yang  kami titipkan pada BUMD tidak mengakomodir kepentinganmasyarakat kecil,” katanya.

Di sisi lain, anggota Pansus II lainnya, Satori menyoroti masalah legal formal  dan ketegasan dari pemerintah untuk kabupaten yang menolak BPR di wilayahnya berubah status menjadi PT. pasalnya, untuk memiliki lembaga keuangan mikro yang sehat harus bersedia untuk dievaluasi. Kondisi BPR seperti saat ini dapat dikatakan kolaps yang dapat berakibat merugikan masyarakat pengguna jasa.

“Pemprov harus tegas untuk mengambil langkah mengambil kebijakan berkaitan dengan raperda tersebut, yang menentukan kanOtoritas Jsa Keuangan (OJK) Pusat,” ujar Satori.

Hal serupa diungkapkan anggota Pansus II lainnya, Erni Sugianti. Menurut Eni, sosialisasi perundang-undangan dan peraturan Pemprov Jabar mengenai rencana perubahan status PD BPR dan PD PK, persyaratannya pun harus disosialisasikan. Pihak BPR di daerah harus mengikuti aturan provinsi agar berjalan lancer. Sehingga tidak ada alasan untuk menolak kebijakan tersebut.

“Jangan sampai ada liberalism ekonomi, terutama dalam pelayanan yang dipersulit, otomatis masyarakat juga yang terkena dampaknya,” ujar Erni.

Sementara itu, Kepala Biro Investasi dan BUMD, Soni A Adisudan mengatakan, perubahan status PD BPR dan PD PK tersebut justru akan mengakomodir agar lembaga keuangan yang berskala kecil tidak dilikiuidasi OJK. Mengacu pada Perda Perubahan no 14 tahun 2006 dan amanat Undang-undang no. 30 tahun 2010 tentang otoritas Bank Jabar dan Banten (BJB) sebagai bank induk. Sehigga perubahan status itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jabar.

“Dengan lahirnya perda ini (Perubahan BPR dan PK menjadi PT-red) menghindari likuidasi,” ujar Soni.

Sedangkan, untuk mencegah terjadinya penyimpangan misi lembaga, pihaknya megimbau untuk membatasi dan menyertakan syarat pada raperdam atau perdanya. Sebab, setiap kabupaten/kota memiliki karakter yang berbeda-beda, terutama dalam kekuatan penyaluran kredit kepada masyarakat.  

       

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 23 Okt 2017
BND 9.226 9.133 23 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 23 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 23 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 23 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 23 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 23 Okt 2017
USD 11.544 11.430 23 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia