DPRD Jabar Menyayangkan Kerjasama Antara Pemprov Jabar Dengan Australia Selatan Tidak Optimal

Tanggal 27 May 2015 10:39 WIB
Anggota Komisi I, Bambang Mujiharto

DPRD Jawa Barat menilai kerjasama Indonesia dengan Australia Selatan di bidang pendidikan dan pertanian tidak optimal. Pasalnya, salah satu indikasi produk pertanian yang ditawarkan tidak memenuhi standar internasional. Selain itu, kerjasama di bidang pendidkan yang  terkesan terburu-buru lantaran keterbatasan anggaran.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, Bambang Mujiharto mengatakan, hubungan kerjasama antar negara harus dipikirkan lebih mendasar. Hasil dan nilai – nilai yang dapat diambil harus dicantumkan dalam kerjasama tersebut. Terlebih keuntungan yang akan didapatkan untuk Jabar.

 “Kita hanya dijadikan pasar untuk mereka dan tidak berharap banyak hal. Memang untuk meningkatkan kualitas SDM dan Kesejahteraan Jabar, kerjasama ini justru sangat positif, saya meminta adanya itikad dari mereka (Australia Selatan-red),” ujar Bambang di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (25/5/2015).

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Jabar lainnya, Ganiwati mengapresiasi kerjasama yang dijalin dengan Australia Selatan. Hubungan internasional menjadi hal positif dalam hubungan kedua Negara. Namun, akhir-akhir ini konstalasi politik yang terjadi belakangan ini memanas berkaitan dengan kasus hukum. Tentunya harus menjadi pelajaran bagi Indonesia, tidak hanya sebagai kerjasama persahabatan tetapi secara hukum dan identitas bangsa harus dijaga dan daipertahankan.

“Sebagai contoh, ada mahasiswa yang tidak boleh kuliah disalah satu universitas lantaran mereka tidak suka Indonesia. Artinya Jangan sampai kita ini di menye-menye (dilecehkan-red) oleh mereka, kita harus punya harga diri yang tinggi,” ujar Ganiwati.

Berbeda dengan Ganiwati, Hasbullah Rahmad menilai harus ada keseimbangan secara ekonomi yang sesuai dengan neraca peningkatan kerjasama. Anggaran pelatihan yang mencapair Rp 2,4 miliar harus mempunyai nilai tambah bagi bangsa. Sehingga keuntungan tersebut bukan dilihat dari besar dan kecilnya dana atau modal yang kembali tetapi sejauhmana agar mendapatkan ilmu yang diterapkan disana untuk diterapkan.

“Pencapaian kerjasama ini indikasinya tidak dilihat dari keuntungan secara finansial, ada hal lain yang lebih penting,” ujar Hasbullah.

Sementara itu, Dinas Pertanian Provinsi Jabar beralasan masalah tidak optimalnya kerjasama Pemprov Jabar dengan Australia Selatan dipicu karena kualitas buah–buahan dari Indonesia tidak sesuai standar Australia Selatan. Dengan ditemukannya lalat buah pada buah mangga gedong ginchu tidak meloloskan buash tersebut untuk kepentingan export. Sehingga hal tersebut tidak dapat diterima pemerintah Autralia Selatan.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook