Terkait Pergub No 50 tahun 2015, DPRD Jabar Terima Aspirasi GMPP

Tanggal 19 May 2015 15:13 WIB
Komisi V beraudiensi dengan GMPP terkait Pergub

DPRD Jawa Barat menilai tentang Peraturan Gubernur (Pergub) no. 50 tahun 2015 mengenai Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK, Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) merupakan penyesuaian kebijakan untuk mengalihkan fungsi pengelolaan dari tingkat kabupaten kota ke provinsi. Karena itu, dewan menilai hal itu sebagai penerapan kebijakan dalam masa transisi. Pasalnya masih banyak menyisakan persoalan yang signifikan terutama mekanisme penerimaan peserta didik lintas kota maupun kabupaten.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, pergub tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan sistem pendidikan di Jabar. Sebagai dampak dari transisi kebijakan tersebut diantaranya legalitas penandatanganan ijazah yang keabsahannya masih diragukan secara hukum lantaran otoritas kewenangan yang masih di pegang kabupaten kota.

“Persoalan itu sebenarmya wilayah eksekutif, lantaran menyangkut kebijakan bukan peraturan daerah,” ujar Yomanius di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Senin (18/5/2015).

Kendati demikian, kata Untung, pada Kamis (21/5/2015) mendatang akan menyampaikan persoalan penerapan pergub tersebut. Tak lain hal itu bertujuan untuk menyatukan pandangan mengenai pergub tersebut. Sehingga diharapkan tidak ada kesalahpahaman dalam menafsirkan pergub tersebut.

“Jangan sampai hal ini menjadi kebijakan yang membingungkan,” katanya.

Sementara, Ketua Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP), Hari Hariadi menilai, pergub tersebut  mengandung mal administrasi dan cacat prosedur. Selain itu, Pergub tersebut bertentangan dengan sistem yang sedang dibangun di Kota Bandung.

“Tahun 2014 kemarin sudah diatur oleh peraturan wali kota (Perwal) tentang PPDB Kota Bandung. Perwal tersebut menyebut jika Kota Bandung menganut sistem rayonisasi, dan lebih mengakomodir kepentingan warga sekitar sekolah untuk mengakses sekolah terdekat,” ujar Hari.

Menurut Hari, sistem pendidikan rayonisasi di Kota Bandung sudah dipersiapkan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dari sistem tersebut di kemudian hari. Bahkan, peraturan untuk mengatur mekanisme dari hasil revisi undang-undang no. 32 tahun 2004 tidak ada. Sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan secara administrasi dan hukum.

“Dalam sistem rayonisasi, dapat mengurangi tingkat kemacetan ke depan dan adanya kesempatan yang sama kepada setiap warga di sekitar sekolah atau daerah lainnya tanpa ada istilah sekolah favorit, sekolah bagus, unggulan, ataupun mengurangi praktek-praktek percaloan PPDB.  Sistem rayonisasi lebih terbuka dan fair,” katanya.

Dia menillai, Pergub No. 50/2015 justru tidak mengakomodir keberagaman yang ada di daerah-daerah. Selain itu, Pergub yang dikeluarkan mengembalikan sistem penerimaan peserta didik baru ke sistem 10 tahun ke belakang. Dan jika sistem tersebut tetap dijalankan, dikhawatirkan akan tidak ada pemerataan.

 “Salah satunya terkait SKTM. Dalam Pergub tersebut diatur jika di Ciamis atau Cirebon misalnya dan kota lain tidak mengenal istilah SKTM, sementara di Bandung mengenal sistem SKTM,” tuturnya.

Lebih lanjut, Hari mengkhawatirkan, pergub tersebut akan membuka ruang bagi oknum-oknum yang akan memanfaatkan dan mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Karena itu, diharapkan dalam mengeluarkan sebuah kebijakan atau peraturan tidak memberikan peluang untuk memperkaya diri.

 “Nanti akan mengembalikan mafia serta praktik percaloan PPDB. Karena di dalam pergub tersebut dikatkan bisa on line atau offline.Dengan demikian, akan menimbulkan kebingungan dan yang lebih utama, Pergub tersebut sangat tidak aspiratif,” pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook