DPRD Jabar Dorong Persiapan Pilkada Kota Depok

Tanggal 15 May 2015 15:16 WIB
Kunjungan Komisi I DPRD Jabar ke KPU Kota Depok

DPRD Jawa Barat mendorong persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Depok. Alokasi anggaran yang cukup besar seharusnya mampu menjadi contoh bagi wilayah lain dalam penyelenggaraan pemilukada. Sehingga cita-cita bangsa dalam membangun masyarakat yang berdemokrasi tinggi dapat terwujud.

Anggota Komisi I DPRD Jabar, H.M Hasbullah Rahmad, S.Pd, M.Hum mengatakan, Kota Depok merupakan bagian dari Jabar yang menyelenggarakan pemilukada serentak. Karena itu, komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Depok tengah berbenah untuk menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. karena itu, sinergitas antarinstansi harus terjalin dengan baik.

“Tahapan persiapannya sudah sejauhmana, ini harus kita pantau,” ujar Hasbullah di Kantor KPUD Kota Depok, Jalan Kartini Raya, Kota Depok, Selasa (12/5/2015).

Hasbullah menambahkan, persiapan tersebut meliputi berbagai bidang persiapan mulai dari lokasi pemungutan suara, penyediaan alat peraga hingga mekanisme penghitungan suara. Anggaran pemilukada yang mencapai  Rp115 miliar untuk berbagai aspek pendukung suksesnya penyelenggaraan pemilukada. Karena itu, koordinasi yang baik antar KPUD dengan pemerintah Kota Depok harus terjalin dengan baik.

“Kota Depok ini kan bagian dari Jabar, sehingga supporting anggarannya juga harus memadai,” katanya.

Di sisi lain, lanjut dia, DPRD Jabar akan terus mendorong realisasi bantuan provinsi untuk setiap kabupaten/kota memiliki gedung permanen. Sehingga setiap penyelenggaraan pemilukada dan memudahkan sinergitas dengan pemerintah pun dapat terwujud dengan baik   

Sementara itu, Ketua KPU Kota Depok Titik Nurhayati mengatakan, persiapan pilkada sudah dilakukan sebelumnya terutama untuk alokasi anggaran. Anggaran yang disetujui pada Juli 2014 sebesar Rp 37 miliar, namun sejak dikeluarkannya UU nomor 22 tahun 2014 tentang pelaksanaan pilkada oleh DPRD provinsi. Sehingga terjadi transisi antar pemerintah dan KPUD, terlebih dalam pengajuan anggaran.

“Usulan anggaran yang diajukan harus disesuaikan dengan adanya undang-undang tersebut,” ujar Titik.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook