DPRD Banten Konsultasikan Perda Inisiatif ke DPRD Jabar

Tanggal 13 May 2015 08:35 WIB
BPP Perda: Mekanisme Pengambilalihan Aset Harus Dikaji Mendalam

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan produk DPRD atas persetujuan gubernur yang berupa aturan perundang-undangan. Mekanisme pembentukan perda terlebih dahulu disusun atau dirancang melalui pogram legsilasi daerah (Prolegda) untuk diusulkan menjadi rancangan peraturan daerah (raperda). Provinsi Banten merupakan provinsi baru yang memisahkan dari Provinsi Jabar. Berkaitan dengan hal itu, pengelolaan aset daerah yang masih menjadi milik bersama hendak dikelola atau diambil alih oleh Provinsi Banten. Karena itu, Perda Inisiatif dinilai perlu untuk dibentuk dalam rangka pengambilalihan aset tersebut.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPP) DPRD Jabar, Surachman mengatakan, mekanisme pengambilalihan aset melalui perda inisiatif bukan tidak mungkin secara hukum tetapi harus melalui kajian lebih mendalam yang dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari kewilayahan, administrative dan hukum.

“Harus prosedural untuk nomenklatur baru, termasuk membentuk bank daerah,” ujar Surachman di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Selasa (12/5/2015).  

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) DPRD Provinsi Banten, Ahmad Kurtubi mengatakan, pengelolaan keuangan daerah distimulasi dengan adanya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu berkaitan dengan pengelolaan aset dan kepemilikan BUMD suatu daerah. Sehingga, untuk mengawali pengalihan maupun pembentukan bank daerah perlu dibentuk rancangan peraturan daearah (raperda) hingga penetapan Perda Inisiatif. Namun, untuk mewujudkan hal itu tidak semudah yang digambarkan maupun dirancangkan. Kajian dari segi berbagai sudut pandang mulai dari kajian hukum, akademis dan pengalihan aset bersama. Pada dasarnya, Banten memiliki saham di salah satu bank di Jabar. Sehingga untuk nomenklatur pembentukan bank daerah sendiri harus melalui prosedur dan mekanisme yang benar.

“Kami memahami betul pengelolaan aset ini harus terrencana dan sah secara hukum, sehingga kami mengonsultasikannya terlebih dulu karena ini berkaitan dengan aset daerah atau BUMD,” tandas Ahmad.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia