Ke Jabar, DPRD Gorontalo dan DPRD Kabupaten CIanjur Konsultasikan Perda Lingkungan Hidup

Tanggal 12 May 2015 12:52 WIB
BPP Perda Terima Kunjungan DPRD Gorontalo dan Cianjur

Menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban bersama untuk menjaga kelangsungan hidup. Terlebih instansi pemerintah sebagai pengelola wilayah yang merencanakan, menata, mengelola hingga turut memanfaatkan hasil lingkungan tersebut harus lebih mengoptimalkan dalam menjaga lingkungan hidup. Karena itu, DPRD Provinsi Gorontalo dan DPRD Kabupaten Cianjur mengkonsultasikan usulan kebijakan yang akan di terapkan di masing-masing wilayah berkaitan dengan penataan dan penataan lingkungan hidup ke DPRD Jabar.

Wakil Badan Pembentukan Perda (BP Perda) DPRD Jabar, Surachman mengatakan, maslah lingkungan merupakan isu nasional yang harus diperhatikan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Perencanaan dan penataan serta penindakan hingga sanksi bagi perusak lingkungan harus di bentuk untuk meminimalisasi kerusakan ligkungfan tersebut.

“Pokok pikiran untuk menangani soal lingkungan hidup mulai dari Perencanaan, pengendalian, penataan lingkungan hidup harus di siapkan dan dikaji terlebih dulu agar hasilnya dapat maksimal,” ujar Surachman di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro. Nomor 27, Kota Bandung, Selasa (12/5/2015)

Surachman menambahkan, sesuai dengan perda tahun 1 tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan. Tidak terkecuali keseriusan DPRD Jabar dalam menjaga lingkungan hidup dengan dibentuknya perda tentang lingkungan hidup. Sehingga, Penegakan Hukum Lingkungan menjadi sangat penting dan strategis. Menegakan hukum lingkungan secara lebih tegas, konsisten dan tanpa pandang bulu, merupakan sebagai bagian dari usaha dalam mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang lebih baik, sebagai diamanatkan dalam pasal 28 huruf h, konstitusi Undang-Undang 1945.

“Penegakan hukum terkait lingkungan memang sangat penting dan harus benar-benar diperhatikan. Agar alam Jawa Barat bisa kembali subur,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gorontalo, Ir. Hamid Kuna mengatakan, pengelolaan dan penanganan lingkungan hidup melalui kebijakan diharapkan dapat menyadarkan masyarakat pentingnya menjaga lingkungan. Pasalnya, hutan lindung di kawasan Gorontalo kian hari kian berkurang luasnya. Hal itu tentu mengkhawatirkan berbagai pihak termasuk pemerintah. Karena itu, perda yang membahas tentang lingkungan hiduo harus segera trebentuk.

“Apalagi, luasan hutan disetiap daerah itu berbeda-beda atas dorongan pertumbuhan ekonomi. Ini harus kita jaga dari sekarang dengan adanya perda tentang lingkungan hidup,” ujar Hamid.

Tak jauh berbeda dengan DPRD Provinsi Gorontalo, DPRD Kabupaten Cianjur meminta masukan landasan hukum berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di setiap daerah di Jabar. Pasalnya, kawasan Cianjur kini terdampak pemerataan kawasan industri. Namun hal itu bertolakbelakang dengan program pemerintah untuk menjadikan kawasan Cianjur sebagai kawasan agrobisnis dan ekowisata. Sementara, lahan untuk kawasan industry kebanyakan menempati wilayah yang merupakan penghasil padi di Jabar.

Ketua Banleg DPRD Kabupaten Cianjur, Tafif Darmawan mengungkapkan, maslah lingkungan dan penataan lingkungan berkaitan erat antara satu sama lain. Penataan tanpa perencanaan dan pengelolaan yang baik mengakibatkan kerusakan lingkungan. Terlebih penataan dan perencanaan tata ruang suatu wilayah berkontradiktif menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat itu sendiri.

“Persoalannya penataan ruang tata kota dan pemanfaatan untuk kesejahteraan masyarakat sekitarnya itu tidak ada,” tandasnya

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia