Ke Jabar, DPRD Kabupaten Pasaman Konsultasikan perda tentang Narkotika

Tanggal 11 May 2015 14:47 WIB
Kunjungan DPRD Pasaman ke DPRD Jabar

Pengaruh narkotika dan obat-obatan terlarang menjadi hal yang menakutkan di daerah manapun. Bahkan hal itu dibuktikan pemerintah, siapapun yang menggunakan narkotika dan zat aditif hukuman mati adalah sanksi terberat yang akan diterima sebgai konsekuensi tanpa pandang bulu. Karena itu, setiap daerah berlomba-lomba membuat peraturan untuk mempersempit peredaran narkoba tersebut. tidak terkecuali DPRD Pasaman yang berkonsultasi ke DPRD Jawa Barat berkaitan dengan kebijakan tentang narkotika sebagai endemik nasional dengan Indonesia Darurat Narkoba.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Agus Weliyanto Santoso, SH mengatakan, Indonesia dinobatkan sebagai darurat narkoba merupakan reputasi buruk bagi dunia. Termasuk di Jabar para pengguna narkoba mencapai kurang lebih satu juta orang. Berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2012 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainnya.

“Undang-undang tersebut harus sudah direvisi mengingat predikat darurat narkoba,” ujar Agus di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro nomor 27, Kota Bandung, Senain (11/5/2015).

Agus menambahkan, berkaitan dengan pembentukan perda (Peraturan Daerah) tentang narkotika harus diprioritaskan di tingkat kabupaten kota sebagai muatan lokal. Pasalnya, secara yuridis perda tidak bersinergi dengan kabupaten kota. Karena  itu sinergitas antar instansi pemerintah harus terbangun dengan baik.   

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Pasaman, Irwan Alisin mengatakan, berbagai cara para pelaku untuk mengedarkan barang haram tersebut dilakukan. Bahkan kasus terakhir pembuatan narkoba dikamuflkasekan melalui makanan.

“Belajar dari Jabar mengenai bahaya narkotika. Kita harus berkomitmen bersama untuk memerangi narkoba melalui perda,” ujar Irwan.

Irwan menambahkan, UU 25 tahun 2012 harus direvisi untukmengoptimalkan perda tentang narkoba dilakukan secara terintegrasi. Untuk mencetuskan kebijakan tersebut tidak ada salanya sebagai salah satu syarat untuk menjadi wakil rakyat adalah terbebas dari narkoba apapun.

“Semuanya melakukan evaluasi melalui kegiatan rutin tes urin, termasuk anggota dewan. Setelah itu itu membangun fasilitas maupun balai pemulihan atau balai penganan,” kata Irwan.

Bahkan, lanjut Irwan, antisipasi peredaran narkotika dan zat aditif lainnya tersebut mulai disosialisasikan kepada setiap sekolah dan dilakukan secara berjenjang. Metode pengajaran dan pembelajaran di kelas tentu akan berbeda dengan yang di ruangan.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook