Dewan Dukung Kompensasi Jasa Lingkungan Bagi Warga di Kawasan Hulu

Tanggal 11 May 2015 08:04 WIB
Pemanfaatan lingkungan di kawasan hulu

Kalangan DPRD Jawa Barat mendukung upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pemberian kompensasi jasa lingkungan bagi warga di kawasan hulu. Hal ini dianggap perlu sebagai bentuk keadilan pembangunan bagi masyarakat.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Waras Wasisto, mengatakan, selama ini masyarakat di kawasan hulu kurang  menerima hasil pembangunan di kawasan hilir. Padahal, Waras menilai, peran warga di kawasan hulu cukup besar terhadap aktivitas perekonomian di hilir, terutama dari sisi lingkungan.

Sebagai contoh, Waras menyebut, warga di kawasan hulu di Sukabumi tidak memperoleh keuntungan berarti atas eksplorasi air mineral. Selain minimnya kompensasi, menurutnya, para pelaku usaha kurang pun tidak memikirkan dampak yang diakibatkan atas pengambilan air tersebut.

"Mereka tidak pernah memikirkan dampak lingkungannya," kata Waras di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (7/5). Para pengusaha itu pun tidak memberikan peran berarti dalam menjaga kawasan hulu tersebut.

Oleh karena itu, pihaknya mendukung keinginan pemprov terkait pemberian kompensasi jasa lingkungan bagi warga di kawasan hulu. "Memang harus ada. Dan kita sedang menyusun pansus terkait raperda itu," katanya.

Seperti diketahui, Pemprov Jabar akan mendorong lahirnya aturan tentang pemanfaatan jasa lingkungan. Hal ini diupayakan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat di kawasan hulu dan hilir.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, selama ini banyak yang beranggapan warga di kawasan hulu tidak memeroleh manfaat yang banyak dibanding warga di kawasan hilir. Padahal, selama ini masyarakat di kawasan hulu ini telah berjasa dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama menyangkut daerah kawasan hijau.

Heryawan menyontohkan, keberadaan Waduk Jatigede akan memberi manfaat bagi banyak daerah hilir seperti untuk irigasi di Kuningan, Majalengka, Cirebon dan Indramayu. Maka dari itu, katanya, warga di kawasan hulu tersebut harus mendapatkan manfaat yang sama dengan warga di hilir.

"Waduk Jatigede airnya dimanfaatkan untuk irigasi lahan pertanian di Majalengka, Kuningan, Indramayu, dan Cirebon. Hal ini sempat ditanyanyan masyarakat Sumedang dan Garut," kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung.

Melihat kondisi tersebut, kata Heryawan, perlu ada pemerataan hasil dari pemanfaatan jasa lingkungan. Hal ini pun sesuai dengan yang terkandung dalam undang-undang tentang lingkungan.

Oleh karena itu, kata Heryawan, untuk warga di kawasan Sumedang akan dibangun Bendung Rengrang yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. "Orang di hilir harus tahu diri dan mau untuk memberikan manfaat kepada orang hulu," katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Jabar Eddy Nasution menuturkan, pihaknya berharap pengaturan jasa lingkungan bisa segera diterapkan di Jabar. Menurutnya pun, aturan terkait pemerataan ini pun telah berhasil diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut dia katakan, hitung-hitungan soal pemanfaatan jasa lingkungan bisa diterapkan di Waduk Jatigede. Sehingga, masyarakat yang menggunakan listrik dari PLTA di Jatigede ikut membayar kompensasi bagi masyarakat di wilayah hulu.

Dia menilai, kompensasi bagi masyarakat hulu sangat penting. "Sebenarnya bisa diterapkan di Jabar. UU sudah ada kok, tinggal penerapannya," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook