DPRD Jabar Dukung Pemprov Sosialisasikan Perda no 9 Tahun 2014

Tanggal 28 Apr 2015 15:02 WIB
Ketua Komisi V mengungkapkan peran keluarga sangat penting untuk ditingkatkan melihat permasalahan s

Peran keluarga dalam mengawasi komponen keluarga menjadi sangat penting untuk ditingkatkan. Mengingat permasalahan sosial yang terjadi khususnya di Jawa Barat. Bagaimana tidak, kekerasan terhadap anak-anak baik itu kekerasan seksual maupun kejahatan sering kali mengintai. Karena itu, DPRD Jabar mendukung penuh untuk menyosialisasikan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Agus Weliyanto mengatakan, masalah sosial yang dihadapi Jabar saat ini salah satunya masalah yang melibatkan anak-anak. Perlu pengawasaan ekstra untuk memperhatikan segala bentuk kegiatan anak-anak. Ketahanan keluarga menjadi penyaring dalam pencegahan permasalahan sosial tersebut.

“Sudah seharusnya ketahanan keluarga menjadi prioritas dalam menjalankan kehidupan di masyarakat Jabar ini,” ujar Agus di Gedung BP3AKB, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (28/4/2015).

Agus menambahkan, ketahanan keluarga merupakan pilar dalam upaya membangun kemajuan dan kesejahteraan Jabar. Hal itu dapat didukung dengan adanya program pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penciri meningkatnya IPM dilihat dari bidang pendidikan, kesehatan dan peluang pekerjaan yang disediakan bagi masyarakat Jabar. Sehingga, masyarakat yang mengikuti program ketahanan keluarga berarti membangun kesejahteraan Jabar di masa yang akan datang

Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Jawa Barat, Netty Prasetiani mengatakan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia berarti jumlah keluarganya juga terbesar di Indonesia. Ini dikarenakan sebuah keluarga merupakan institusi pertama dan utama dalam menentukan kualitas generasi dan kesejahteraan negara kita.

“Kemajuan sebuah bangsa tidak saja diukur dalam kesejahteraan ekonomi tetapi tingkat kebahagiaan tiap keluarga di Indonesia,” ujar Netty.

Netty menambahkan, dengan adanya kerjasama dengan berbagai aspek masyarakat dan stakeholder  maka  lahir perda Ketahanan Keluarga di Jawa Barat yang merupakan perda pertama di Indonesia. Selain itu, mencoba melakukan upaya dari hulu ke hilir tidak hanya bertindak di ruang-ruang rehabilitative untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendampingan terhadap anak.

“Semoga Gerakan 20 Menit Mendampingi  Anak ini yang dapat merefitalisasi 8 fungsi keluarga dan kesejahteraan keluarga dapat terjamin demi penerus tongkat estafet masa depan bangsa,” harapnya.

Sementara itu, Asda Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ahmad Hadadi menungkapkan, program tersebut dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan yang menimpa anak. Kini, dibutuhkan pembinaan yang intens dari keluarga agar anak tidak menjadi korban. Kepada organisasi wanita melalui dana hibah mengucurkan program-program strategis yang berorientasi pada pembinaan anak termasuk penguatan program kesra, ujar Hadadi.

“Melalui program  ini diharapkan dapat memacu peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan diantaranya kepedulian dalam pembinaan anak,” ungkap Ahmad.

Ditegaskan Kepala Kepala  Badan Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (BP3AKB), Nenny Kencanawati menyebutkan, program yang telah dijalankan tentu  belum masif , karena memang penduduk Jawa Barat  terbesar di Indonesia. Untuk itu pihaknya bersama instansi terkait dan masyarakat bersama-sama membangun dengan mitra kerja di Jabar ini  untuk bekerja sama dengan beriringan untuk  bisa memberikan ruang kepada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak   dengan program-program  yang  ada  di Jawa Barat.

“Terdampak dari pornografi  yaitu kebanyakan anak-anak yang berujung  melakukan hubungan sex diluar nikah, aborsi dan sebagainya,” ujar Nenny.

Karena itu, kata dia, pengawasan ketahanan keluarga sisi hulu yang masif penting untuk digencarkan kepada masyarakat.BP3AKB Provinsi Jawa Barat memiliki program unggulan yakni Motekar atau Motivator Ketahanan Keluarga sebagai implementasi dari Perda nomor 9 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

“Kami berharap, dengan adanya program ini, dalam rangka membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warrohmah, membangun lingkungan yang marhamah dan membangun kampung yang toyyibah, sehingga 200 desa/kelurahan tersebut akan menjadi percontohan bagi desa-desa/kelurahan lainnya di Jawa Barat,” tandasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 15 Des 2017
BND 9.226 9.133 15 Des 2017
CAD 10.582 10.472 15 Des 2017
CNH 1.948 1.948 15 Des 2017
CNY 1.872 1.854 15 Des 2017
SAR 3.078 3.048 15 Des 2017
SGD 9.226 9.133 15 Des 2017
USD 11.544 11.430 15 Des 2017
Sumber: Bank Indonesia