Komisi III DPRD Jabar Konsultasikan Penyertaan Modal kepada Anak Perusahaan Daerah

Tanggal 21 Apr 2015 09:15 WIB
Komisi III DPRD Jabar mendengarkan penjelasan Direktur Pendapatan & Investasi Daerah Kemendagri

Dalam rangka pembahasan mengenai upaya penyertaan modal daerah kepada BUMD serta anak perusahan BUMD, Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan konsultasi ke Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta.

Pada kunjungan tersebut, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Didin Supriyadin mengemukakan pertanyaan kemungkinan penyertaan modal kepada BUMD serta anak perusahaan BUMD, karena  beberapa tahun yang lalu  saat DPRD melakukan pembahasan mengenai BUMD kemungkinan untuk memberikan penyertaan modal khususnya kepada anak perusahaan BUMD masih tidak mendapatkan kejelasan terkait aturannya.

“ Karena itulah kami pada saat itu tidak menyetujui penyertaan modal kepada BJB Syariah, karena dari Kemendagri sendiri tidak ada kesamaan pandangan antara Biro Hukum Kemendagri dengan BI.”

Menurut Didin, saat ini DPRD Provinsi Jawa Barat akan melakukan melakukan pembahasan dan kajian terkait usulan Pemprov untuk membuat Perda Penyertaan Modal yang diusulkan merupakan Persa Inisiatif DPRD.

“ Kami ingin mengetahui secara pasti apakah mungkin provinsi menyertakan modal kepada anak perusahaan BUMD secara langsung tanpa melalui induknya, bagaimana dengan payung hukumnya?”

Menanggapi pertanyaan tersebut, Direktur Pendapatan dan Investasi Daerah kemendari, Ir. Tavip Rubianto mengemukakan pengaturan tentang BUMD memang sudah mengalami perubahan namun menurutnya perubahan tersebut tidak terlalu signifikan atau total.

“ Saat ini Kemendagri sedang menyusun turunan dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 12 dikemukakan mengenai penanaman modal dimaksud.”

Sementara itu, Ririrs. P Kasubdit  BUMD Kemendagri mengungkapkan pembentukan BUMD serta penyertaan modalnya dilakukan melalui penetapan Perda, namun penyertaan modal kepada anak perusahaan dearah memang tidak dilakukan melalui Perda.

Untuk menyertakan modal kepada anak perusahaan BUMD menurut Riris , BUMD harus seperti manager fund, dimana BUMD terlebih dahulu harus memiliki bisnis plan dan untuk memberikan penyertaan modal kepada anak perusahaannya harus dilakukan analisis investasi.

“Harus membuat analisis investasi dulu, dilihat apakan itu visible dan menguntungkan secara bisnis,  bisa mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan apakah keuangan daerah memungkinkan untuk itu. Kalau ternyata setelah dianalisis bisa, ya silahkan kalau mau menyertakan modal kepada anak perusahaan daerah,” demikian dijelaskan Riris.

Menanggapi hal tersebut, Didin Supriyadin memandang bahwa apa yang dikemukakan oleh Kemendagri belum memuaskan karena  tidak memberikan kejelasan mengenai payung hukumnya.

Kunjungan kerja Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat ini juga disertai oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Abdul Harris Bobihoe serta Kepala Biro Investasi dan BUMD Provinsi Jawa Barat Sony Adisuwarna.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook