Ke Jabar, DPRD Kalsel Konsultasikan Mekanisme Pansus LKPJ Gubernur

Tanggal 20 Apr 2015 13:25 WIB

Mekanisme pembentukan pansus dan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ kepala daerah menjadi isu penting dalam menerima maupun menolak LKPJ tersebut. pasalnya, rekomendasi dari setiap Panitia Khusus (Pansus) menjadi acuan untuk memperbaiki kinerja masing-masing kepala daerah pada periode selanjutnya.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)  gubernur Jawa Barat, Gatot Tjahyono mengatakan, DPRD Jabar menggunakan mekanisme Pansus besar dari seluruh anggoota komisi dan fraksi sesuai dengan komposisi untuk membahas lebih lanjut LKPJ Gubernur tersebut. Mekanisme pembentukan pansus disususn setelah penyampaian LKPJ sesuai dengan proporsi pemenang pada pemilihan umum legislatif. Masing-masing komisi melangsungkan dengar pendapat dengan mitra kerja dengan agenda pembahasan pada kinerja setiap SKPD tahun 2014. “Setelah selesai, setiap komisi melaporkan dan menyampaiakan rekomendasi catatan kepada pansus yang mengacu pada laporan gubernur. Sehingga pada pelaksanaannya pansus LKPJ dapat diselesaikan hampir dalam waktu satu bulan. Sementara itu, mekanisme pembahasan dengan menggunakan komisional lebih bersifat parsial dan memakanproses yang jauh lebih lama,” ujar Gatot di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no.27, Kota Bandung.

Gatot menambahkan, termasuk dalam mekanisme komisional yang disebar disetiap komisi dengan mengacu pada kebijakan gubernur.  Hal itu berdampak pada penyelenggaraan sidang paripurna jika pansus menganut sistem komisional  dan itu harus mengubah mekanisme tata tertib dewan untuk melegalkan pansus tersebut agar diterima masing-masing kepala daerah.

“Kelebihan dan kekuranggannya pasti ada, kebijakan di Jabar dalam paripurna LKPJ ini lebih terintegrasi,” tambahnya.  

Sementara itu, Ketua Rombongan Pansus II DPRD Kalsel, Drs. Muharram mengatakan, pola pembentukan pansus dan kegiatannya dalam membahas LKPJ masing-masing kepala daerah memiliki cara tersendiri. Namun, pada pelaksanaanya berdampak besar pada penyelenggaraan sidang paripurna dan kegiatan dewan lainnya. Sehingga dibutuhkan mekanisme yangb tepat agar proses kegiatan pansus berjalan efektif.

“Harus ada perencanaan dan mekanisme yang terintegrasi agar dapat menjadi rekomendasi positif periode selanjutnya,” ujar Muharram.

Hal serupa diungkapkan anggota pansus II DPRD Kalsel, Riswandi. Menurut dia, dalam rangka upaya peningkatan kinerja tidak cukup dengan mendengarkan laporan kepala daerah agar dapat diterima masyarakat tetapi juga perlu adanya pembanding dalam menyusun dokumen LKPJ yang sudah disampaikan kepala daerah. Mekanisme pembahasan yang dilakukan tentu berbeda dengan provinsi lain selain pembahasan LKPJ berdasarkan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan kepala daerah. “Pansus II yang berfokus pada keuangan dan pertanian, perikanan dan peternakan. Visi agroindustri yang terkendala daya dukung tidak sekuat daya dukung infrastruktur. Padahal bantuan dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara cukup besar,” ujar Riswandi.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook