Dorong Penyuntikkan Modal Untuk BUMD

Tanggal 20 Apr 2015 08:08 WIB
Penyertaan modal ke BUMD perlu didorong

DPRD Jawa Barat mendorong penyuntikan modal terhadap sejumlah BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan agar kinerja BUMD semakin optimal dan bisa memberi kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD Jabar Abdul Haris Bobihoe, saat dikonfirmasi di Bandung, Minggu (19/4). Menurutnya, penyuntikan modal terhadap BUMD pun dijamin oleh aturan, tepatnya Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Jabar Nomor 13 Tahun 2006.

"Terkait dengan penyertaan modal, pemprov bisa menyertakan modal ke BUMD atau badan hukum pemerintah maupun swasta, dalam hal ini anak perusahaan BUMD," katanya seraya menyebut permintaan penambahan modal ini pun muncul usai pihaknya melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri terkait rencana permodalan BUMD dan anak perusahaannya.

Haris menjelaskan, sebagai contoh, penambahan modal bisa dilakukan pada Bank Jabar Bante yang pada 2016 mendatang akan 'right issue'. "Bisa saja pemprov memberikan permodalan pada BJB dalam bentuk saham, atau bisa juga memberikan permodalan bagi anak perusahaan, BJB Syariah," katanya.

Namun, tambahnya, dorongan penyuntikan modal pada BUMD dan anak perusahaan ini harus tetap sesuai syarat, yakni peruntukkan modal yang jelas dan proyeksi bisnis yang menjanjikan. "Kemudian sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selama itu logis, kami akan mendukung. Kalau enggak jelas, buat apa kita kasih," ucapnya.

Haris menambahkan, saat ini, BUMD dan anak perusahaan lebih banyak disoroti kinerjanya terkait besaran deviden yang dihasilkan untuk daerah. Padahal, BUMD memiliki sisi bisnis dan sosial yang juga bisa memberikan PAD.

"Sosial peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk kemajuan di daerah. Di DPRD kami obyektif ada kajian, menyangkut perda dan melakukan telaah-telaah," katanya.

Ketua Komisi III DPRD Jabar Didin Supriadin mengatakan, dorongan pihaknya agar pemprov menyuntikan modal dilihat dari banyaknya rencana bisnis BUMD dan anak perusahaan yang cukup strategis dan butuh dukungan modal. Dia menyontohkan, PT Jasa Sarana memiliki banyak anak usaha sehingga patut mendapat dorongan maksimal.

"Kalau ada anak perusahaan bisnisnya menyangkut keberlangsungan proyek jalan tol, kalau (tambah modal) memang bisa dilakukan, kenapa tidak?" katanya. Pihaknya meyakinkan pemprov agar tidak ragu menyuntikkan modal bagi BUMD dan anak perusahaan pada APBD perubahan 2015 atau APBD 2016 sepanjang sejumlah syarat dipenuhi.

"Secara payung hukum diperbolehkan memberikan permodalan. Atau pada swasta dalam hal ini anak perusahaan BUMD," kata Diding.

Didin menambahkan, pemprov pun harus meningkatkan peran pengawasan dan evaluasi setelah menyuntikkan modak kepada BUMD. "Sisi bisnis harus jadi perhatian, jangan asal-asalan, harus ada kajian yang efektif oleh pemprov. Sekarang sudah ada Biro Investasi dan BUMD sebagai pengawas pembina seluruh BUMD, itu bisa menjadi ujung tombak evaluasi," katanya.

Direktur Utama PT Jasa Sarana Soko Sandi Buwono mengatakan, pihaknya mendukung permintaan DPRD tersebut. Sebagai salah satu perusahaan investasi dan BUMD milik Jabar, saat ini pihaknya terus mengembangkan infrastruktur.

"Terus fokus terhadap empat bidang garapan mencakup transportasi, energi, telematika, dan pengembangan kawasan," katanya. Menurutnya, PT Jasa Sarana pun semakin mantap menapaki bisnis investasi, terlebih saat ini sedikitnya terdapat 13 anak perusahaan di bawahnya.

Sehingga, menurutnya, bantuan permodalan akan membuat PT Jasa Sarana semakin fokus menjadi 'business player' dan sebagai 'project developer' bagi percepatan pembangunan infrastruktur. "Sehingga dapat memberikan efek domino secara optimal, dan menjaga pengembalian hasil atas ekuiti atau 'return on equity' bagi para pemegang saham," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook