Ke Jabar, DPRD Kabupaten OKU Selatan Konsultasikan Alokasi Dana Sosial dan Penanganan BPBD

Tanggal 14 Apr 2015 16:21 WIB
Komisi V DPRD Jabar menerima kunjungan DPRD Kab. OKU Selatan

Tanggap darurat dan penanganan terhadap bencana suatu wilayah memiliki kendala bervariasi. Reaksi cepat dalam penanganan bencana harus diutamakan untuk meminimalisasi kerusakan bahkan korban sebagai dampak dari bencana. Sebagai salah satu daerah rawan berbagai bencana, Jabar dinilai memiliki penanganan bencana yang baik dalam realisasinya. Hal itu mengemuka dalam kunjungan dan konsultasi Komisi IV DPRD OKU Selatan.  

Anggota Komisi V DPRD Jabar, KH. Chumaedi, SH mengatakan, tanggap darurat dan penanganan terhadap bencana dilakukan bersinergi dengan pemprov Jabar. Termasuk didalamnya dalam memberikan bantuan terhadapa daerah bencana  sesuai dengan Permendagri nomor 32 tahun 2011 yang telah di revisi menjadi nomor 39 tahun 2012 berkaitan dengan bantuan hibah dan bansos.

“Sinergitas antarpihak itu sangat penting untuk dijaga, terlebih dalam penanganan suatu bencana,” ujar Chumaedi di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Selasa (14/4/2015)

Dia menambahkan, koordinasi yang baik menjadi faktor penentu dalam penanganan suatu bencana. Sekalipun, keterlibatan masyarakat perlu diikutsertakan sebagai bentuk upaya penanganan dan bantuan suatu bencana.

Sekretaris BPBD Jabar, Yusrojali mengatakan, Jabar termasuk wilayah yang rawan bencana terutama longsor dan banjir. Dalam penanganan bencana, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 22 tahun 2007 tentang kebencanaan, BPBD provinsi sebagai pendukung dalam upaya bantuan dan antisipasi bagi kewenangan wilayah kabupaten/ kota.

“Kewenangan sepenuhnya ada di tangan kabupaten/kota. BPBD Jabar mengawasi, memantau dan memfasilitasi serta berkoordinasi dengan otoritas wilayah,” ujar Yusrojali.

Sementara itu, Ketua rombongan DPRD OKU Selatan, Samsu Taman mengatakan, Pendapatan Asli daerah (PAD) OKU Selatan tak lebih dari 1 Triliun pertahunnya. Hal itu berdampak pada alokasi anggaran untuk operasional setiap dinas, termasuk BPBD. Konsultasi tersebut menjadi bahan untuk diaplikasikan dan dikoordinasikan dengan pemkab OKU Selatan agar BPBD menjadi lebih optimal.

“Pelajaran penting dalam manajemen instansi dan koordinasi yang baik menjadi kunci keberhasilan dalam optimalisasi BPBD,” tandas Samsu.       

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Okt 2017
BND 9.226 9.133 18 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 18 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 18 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 18 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 18 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 18 Okt 2017
USD 11.544 11.430 18 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia