DPRD Jabar Dorong Potensi Perikanan di Blanakan, Subang

Tanggal 08 Apr 2015 10:25 WIB
Kunjungan Komisi II DPRD Jabar ke Blanakan Subang

Potensi laut di Jawa Barat dinilai masih memiliki hasil yang melimpah. Sebagai pemerintah daerah, DPRD Jabar turut berperan serta dalam mengelola dan mengembangkan potensi kelautan di Jabar sesuai dengan fungsi pemerintah daerah untuk memajukan potensi kelautan di Jabar. Karena itu, DPRD Jabar mendorong berbagai langkah yang diusulkan masyarakat untuk memberdayakan koperasi sebagai pengelola sumber daya kelautan.

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Ridho Budiman Utama mengatakan, Indonesia memiliki luas wilayah kelautan yang cukup besar. Tentu didalamnya terdapat potensi kemaritiman melimpah yang dapat dikelola terutama memberdayakan para nelayan sebagai matapencaharian. Hasil kelautan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar khususnya di Jabar. Karena itu, diperlukan sinergitas antarsektoral dan masyarakat.

“Perlu komitmen kuat untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber kemaritiman ini, disamping kesejahteraan dan aktivitas kopersi harus ditingkatkan,” ujar Ridho di Subang.

Ridho menambahkan, potensi perikanan yang melimpah tidak sejalan dengan infrastrukur jalan dan sarana yang terdapat di Balai Pelabuhan Perikanan Pantai Wilayah Utara. Padahal, dengan potensi yang ada hasil laut yang dapat dihasilkan jauh lebih besar dibandingkan dengan kondisi saat ini. Karena itu, DPRD akan mengondisikan lintas komisi untuk menindaklanjuti persoalan yang terdapat di wilayah tersebut.

“Kontribusi masyarakat dalam memberdayakan hasil laut harus didukung akses jalan yang memadai,” katanya.    

Ketua Pengurus KUD Bina Mandiri Pajar Sidik, Andi Solihin mengatakan, kesejahteraan nelayan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Lantaran secara administrasi, kontribusi nelayan terhadap pemerintah melalui retribusi pencari ikan cukup besar. Karena itu, sepatutnya nelayan mendapatkan program perumahan untuk memenuhi kesejahteraan hidup. Disamping itu, kebutuhan infrastruktur di unit KUD untuk meningkatkan kinerja unit koperasi.

“Bantuan pemerintah sangat penting untuk meningkatkan pergerakan koperasi sesuai dengan kewenangan berkaitan dengan kegiatan koperasi,” ujar Andi.

Selain itu, lanjut Andi, dalam memberdayakan masyarakat lain dengan dibentuk unit usaha kerja terpadu. Unit pembuatan es untuk pengawet hasil tangkapan ikan, SPBU untuk perahu nelayan, koperasi simpan pinjam, pertokoan dan Tempat Pelelangan Ikan. hal itu untuk menggerakkan perekonomian masyarakat Blanakan.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook