Dialog Komisi I di Desa Sukamulya, Kabupaten Indramayu

Tanggal 27 Mar 2015 14:54 WIB
Dialog hearing Komisi I dengan masyarakat di Kab. Indramayu

DPRD Jawa Barat mendorong masyarkat Kabupaten Indramayu untuk lebih mengaktualisasi pertumbuhan desa dengan menjalankan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. Pasalnya, proyeksi pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang rencananya  dibuka pada 2017 mendatang  diperlukan persiapan kematangan sosial dalam menghadapi berbagai perkembangan sebagai dampak dari proyek tersebut. Sehingga, pemberdayaan masyarakat akan terwujud dan menjadikan wilayah Kab. Indramayu lebih maju.

Wakil Ketua sekaligus Koordinator Komisi I DPRD Jabar, Irfan Suryanagara mengatakan, lahirnya undang-undang tersebut merupakan kesempatan bagi masyarakat untuk bergegas mempersiapkan segala bentuk perubahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu. Karena itu, DPRD Jabar mendorong masyarakat untuk mewujudkan wilayah yang mayoritas kawasan pertanian tersebut dapat mengimbangi kemajuan yang akan dihadapi.

“Ketika BIJB terwujud, masyarakatnya harus menyesuaikan akan adanya perubahan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi,” ujar Irfan dalam acara Hearing Dialog di Kecamatan Tukdana, Desa Sukamulya, Kabupaten Indramayu, Kamis (26/3/2015).

Namun, lanjut Irfan, tentunya untuk mempersiapkan masyarakat yang jauh lebih heterogen disegala sektor mengedepankan skala prioritas pembangunan masyarakatnya terlebih dulu. Maka dari itu, pihaknya bersama-sama masyarakat membangun komunikasi yang lebih menyeluruh dalam menyampaikan kebutuhan maupun aspirasi. Selain itu, DPRD juga akan membahas usulan masyarakat ditiap-tiap komisi untuk menindaklanjuti.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Diding Saefudin Zuhri mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi acuan bagi anggota dewan untuk berupaya mewujudkan dengan mengalokasikan APBD tahun anggaran 2015. Terlebih dengan lahirnya UU no. 6 tahun 2016 menjadi kebijakan yang mendukung perubahan ditingkat desa.

“Hal ini menjadi faktor pendukung bagi dewan untuk menjalankan tugas pokok da n fungsinya. Sehingga kebijakan (UU tentang desa-red) ini pun harus disampaikan kepada masyarakat,” ujar Diding.

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi I DPRD Jabar, Hj. Ganiwati, SH. MM selaku dewan sesuai dengan daelah pilihan (dapil) X. Menurut dia, sinergitas antara wakil rakyat dengan masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama mengawasi berbagai bantuan pemerintah. Pasalnya, tak jarang justru banyaknya bantuan tidak langsung keterima masyarakat.

“Apalagi kalau ada bantuan yang tidak tepat sasarannya atau tidak sampai ke desa, koordinasinya harus kita jalin bersama-sama,” ujar Ganiwati.

Berbeda dengan tema acara tersebut, masyarakat Desa Sukamulya Kecamatan Tukdana menyampaikan persoalan pembangunan infrastruktur dan fasilitas desa. Seperti yang diungkapkan dari Kuwu (setingkat lurah-red) Rancajawat, Mamet TH mengungkapkan, bantuan yang tidak juga kunjung terealisasi untuk perbaikan tanggul yang jebol serta perbaikan saluran irigasi yang tidak berfungsi dengan baik membuat kawasan yang mayoritasnya pesawahan tersebut menjadi kurang maksimal setiap masa panen.  Karena itu, masyarakat meminta realisasi dan transparansi bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga, perekonomian masyarakat dapat stabil.

“Sebagai akibatnya, masyarakat banyak yang terkena banjir lantara tanggulnya jebol. Begitu juga dengan garapan sawahnya,” ujar Mamet.

Di samping itu, para kuwu juga mengusulkan penambahan masa jabatan menjadi delapan tahun dari sebelumnya yang hanya enam tahun. Selain itu, para kuwu juga meminta pemerintah untuk menambah bantuan yang bersifat kebutuhan praktis seperti alat pertanian.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook