Ke Jabar, DPRD Riau Konsultasikan Tupoksi BK

Tanggal 24 Mar 2015 15:04 WIB
BK DPRD Provinsi Riau menerima kunjungan BK DPRD Riau

Sebagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), tugas pokok dan fungsi Badan Kehormatan (BK) dalam lembaga legislasi sangat penting untuk menjalankan amanat wakil rakyat berkaitan dengan kinerja.   Secara kelembagaan, lembaga legislatif memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri. Dalam menjalankan fungsi kedewanan diperlukan badan yang mengendalikan dan mengawasi kinerja seluruh anggota dewan yang  amanatkan pada Badan Kehormatan (BK).

Anggota BK DPRD Jabar, KH Chumaedi, SH mengatakan, hingga saat ini di lingkungan DPRD Jabar belum ada kasus yang berarti berkaitan dengan kinerja dewan. Hal itu diadasi oleh komitmen tinggi anggota BK yang juga terlibat di setiap komisi. Sehingga hal itu menjadi dasar untuk mewakili pengawasan sebagai anggota BK. Karena itu, kinerja anggota dewan terutama dalam kehadiran dan dalam rangka menjalankan amanat masyarakat dapat terawasi dengan baik.

Kedudukan BK sangat penting dalam lembaga legislatif, secara prinsip norma bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan kode etik. Selain itu, menjadi pedoman dasar dalam perilaku dan ucapan bagi anggota DPRD.   Fungsi BK untuk mengawasi kehadiran dan aktivitas anggota DPRD saat paripurna. Begitu juga dengan posisi BK dalam komisi memiliki fungsi yang sama. BK DPRD Jabar hingga kini baru menegur secara lisan kepada seluruh anggota DPRD. Namun, bentuk sanksi tidak serta merta mutlak bagi anggota yang sakit batasnya tiga kali tidak hadir ada rekomendasi.

“Sesuai dengan undang-undang, fungsi BK bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja seluruh anggota DPRD sesuai dengan kode etik yang berlaku,” Ujar Chumaedi di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (24/3/2015).

Lebih lanjut dikatakannya kehadiran dalam rapat paripurna berperan penting sebagai tolok ukur aktivitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi wakil rakyat. Selama tidak mengurangi quorum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dalam batas toleransi, BK tidak serta merta memberikan sanksi berat kepada anggota dewan. Tetapi sesuai dengan tingkat kemalasan atapun kealpaan yang dilakukan anggota dewan dapat dipertanggung jawabkans seperti mengalami sakit.  

Sementara itu, Kepala Bagian Perundan-undangan Sekretariat DPRD Jabar, Denny Yusuf menjelaskan, berkaitan dengan aturan baru tentang ketentuan ke-DPRD-an mengalami beberapa perubahan pedoman. DPRD Jabar mengacu pada Undang-undang (UU) 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dalam uu tersebut istilah AKD yang tadinya Badan Legislasi (Banleg) menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) dilihat dari tatanan pemerintahan.  Selain itu, BK juga menjadi citra dan kredibilitas dan kehormatan lembaga maupun anggota. Mengawasi, mengevaluasi dan menindaklanjuti seandainya terdapat pengaduan dari masyarakat.

“Tentu kita harus mengacu pada aturan perundangan yang telah mengalami revisi atau pengganti,” ujar Denny.

Denny melanjutkan, mekanisme pengaduan dari masyarakat  BK DPRD Jabar memiliki kewenangan untuk memanggil pelapor dan terlapor dan alat bukti. Setelahnya dapat ditindaklanjuti dengan sanksi ringan hingga penonaktifan. mekanisme pengaduan dari masyarakat, BK DPRD Jabar memiliki kewenangan untuk memanggil pelapor dan terlapor dan alat bukti. Setelahnya dapat ditindaklanjuti dengan sanksi ringan hingga penonaktifan.  

Ketua BK DPRD Riau, Taufik Rahman mengatakan, menilai banyak hal-hal yang berbeda diantaranya soal optimalisasi fungsi BK. Sekalipun hingga sejauh ini belum ada kasus yang berarti dan itu sudah diantisipasi dengan adanya kode etik. Diluar itu bukan ranah dari BK sebagai pengawas kinerja di lingkungan dewan. Sebagai lembaga pemerintah yang pengelolaan secara kelembagaan berpredikat baik, DPRD Jabar menjadi acuan dalam menjalankan fungsi dan elemen kelengkapan DPRD. Karena itu, DPRD Kota Sawah Lunto mengonsultasikan berkaitan dengan segala bentuk kewenangan dan tugas serta tanggung jawab khususnya bagi kedudukan Badan Kehormatan (BK) dalam DPRD.

“Konsultasi ini sangat penting demi peningkatan kinerja khususnya di BK, sesuai dengan kode etik perwakilan rakyat,” tandas Taufik.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia