DPRD Jabar Dorong Optimalisasi Kinerja di UPTD Jembatan Timbang Gentong

Tanggal 20 Mar 2015 14:03 WIB

DPRD Jawa Barat meminta optimalisasi pengawasan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Jembatan Timbang Gentong, Kabupaten Tasikmalaya. Khususnya pengawasan kendaraan yang memiliki daya angkut besar. Hal itu berdampak pada pemeliharaan jalan raya di wilayah Jabar.  Kegiatan operasional UPT harus mendapat prioritas untuk menunjang optimalisasi pengawasan terhadap transportasi khususnya kendaraan berat yang melintas. Pasalnya, nomenklatur timbangan Instalasi Unit Penimbangan Kendaraan Bermotor (IUPKB) belum menjadi struktural dalam membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar, Nia Purwakania mengatakan, kegiatan jembatan timbang berperan besar dalam lalu lintas kendaraan khususnya kendaraan besar. Karena itu, perlu keseriusan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai bagian dari pengelolaan Dinas Perhubungan (Dishub)

“Sarana dan prasarana di jembatan timbang ini sangat vital, pengawasannya pun harus ketat,” ujar Nia di Jembatan Timbang Gentong, Tasikmalaya, Kamis (19/3/2015)

Nia melanjutkan, kebutuhan  anggaran yang memadai untuk kesejahteraan pegawai di Jembatan timbang pun harus diatur pemerintah agar kinerja IUPKB tersebut dapat meningkat. Selain itu,  realisasi anggaran IUPKB terwakili dalam peraturan khusus mengenai kesejahteraan pegawai. Atau termasuk kebijakan daerah.

“Bukan hanya menampung kebutuhan aspirasi mereka, tetapi juga kesejahteraannya harus diperhatikan,” ujar Nia di Balonggandu.

Sementara itu, Kepala UPTD Jembatan timbang Gentong, Harisman mengatakan, kapasitas jembatan tersebut memiliki daya timbang hingga 20 ton. Sehingga, truk yang melebihi batas beban tersebut harus diperiksa hingga dilakukan penilangan sesuai dengan pelanggaran yang di tetapkan.  Selain itu, secara teknis IUPKB membutuhkan operasional tinggi sehingga anggarannya pun harus memadai. Namun, selain jumlah kendaraan yang terus meningkat juga personil pegawai yang domisiinya tersebar di luar Kabupaten Jabar. Dalam waktu dua minggu rata-rata perbulan kendaraan yang berhasil ditilang mencapai 1500 yang selanjutnya diproses ke pengadilan dan kejaksaan. Selain  itu, Barang bukti yang bida dijaminkan hanya buku uji, sementara surat-surat kendaraan tidak dapat dijaminkan. Kendala berikutnya soal kewenangan diluar IUPKB.

“Kalau melakukan pelanggaran, truk akan kami parkirkan dulu untuk pemeriksaan,” ujar Harisman.

Namun, lanjut dia, kewenangan penindakan di UPTD tersebut terbatas dalam lintas batas wilayah.  Para pelanggar umumnya tidak mematuhi petugas dilapangan lantaran pemeriksaan dijembatan timbang sebelumnya dinyatakan lulus uji timbang. Prosedur seperti itu perlu dikoordinasikan dengan baik pada UPT terkait.  Setidaknya aturan main di jembatan timbang  ada denda dan merata di setiap propinsi. Soal pegawai yang berdomisili di luar daerah tetapi ditugaskan di kabupaten purwakarta. Sehingga memengaruhi terhadap kinerja personil di UPT di jembatan timbang yang lewat ratusan bahkan ribuan perhari. Tentu hal itu menghambat optimalisasi kinerja di jembatan timbangan.  

“Sanksi beratnya berupa penilangan, tergantung dari bentuk pelanggaran yang dilakukan. Namun setelah penilangan ini yang selalu jadi persoalan,” katanya.

Sementara itu, tinjauan lapangan untuk mengevaluasi kegiatan UPTD tersebut turut diikuti anggota Komisi IV lainnya, yakni Babay Tamimi, Toni Setiawan, Marjaya Ibrahim dan wWiwin Winingsih.

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook