DPRD Jabar Laporkan Hasil Reses I Tahun 2015

Tanggal 17 Mar 2015 08:00 WIB
Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Reses I Tahun 2015

DPRD Jawa Barat menggelar rapat paripurna terkait penyerahan hasil reses kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Senin (16/3), di Gedung DPRD Jabar, Bandung. Dalam kegiatan tersebut, masing-masing fraksi di DPRD Jabar menyerahkan laporan resesnya ke Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar.

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, berdasarkan hasil reses yang digelar pada 20-27 Februari ini, terdapat sejumlah temuan yang harus segera direspons pemerintah provinsi. "Ada beberapa hal yang harus jadi perhatian pemprov. Tadi ada catatan di bidang pemerintahan, perlu peningkatan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota," kata Ineu usai memimpin rapat tersebut.

Selain itu, lanjut Iney, bidang perekonomian menjadi hal yang paling menonjol. Menurut Ineu, perlu ada peningkatan penyaluran program 'Kredit Cinta Rakyat'.

"KCR harus terus jadi bagian masyarakat. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus jadi perhatian. Jalan-jalan rusak, irigasi, penanganan banjir. Pemprov diharapkan lebih memperhatikan," katanya.

Anggota DPRD Jabar asal daerah pemilihan Indramayu dan Cirebon, Eryani Sulam mengatakan, permasalahan bahan bakar gas menjadi hal yang paling banyak dikeluhkan warga saat reses kemarin. Selain lonjakan harga, gas elpiji ini pun mengalami kelangkaan sehingga cukup menyulitkan warga.

Eryani menjelaskan, mayoritas warga mengeluhkan sulitnya memperoleh elpiji bersubsidi. Menurut Eryani, hal ini cukup ironis mengingat lokasi dapilnya itu tidak jauh dari Pertamina.

"Bukan hanya langka, tapi isinya tidak sesuai," kata Eryani. Eryani menjelaskan, gas elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram yang beredar di masyarakat tidak memiliki isi yang sesuai.

Berdasarkan laporan warga, kata Eryani, isi tabung gas tersebut kurang dari tiga kilogram. Menurutnya, hal ini sangat disayangkan karena merugikan masyarakat.

"Padahal (dapil) ini dekat dengan Pertamina. Tolong diperhatikan," katanya. Maka dari itu, Eryani berharap, pemerintah bisa lebih baik dalam melakukan pengawasan terkait peredaran bahan bakar gas bersubsidi ini.

"Saya melihat ada beberapa banyak SPBE. Mestinya pemda kontrol dong. Jangan malah SPBE-nya punya pemda, tapi di lapangan kenyataannya begitu," kata Eryani.

Anggota DPRD Jabar lainnya, Sunatra, menyesalkan kenaikan harga dan langkanya gas elpiji. Terlebih, hal ini terjadi di tengah harga beras yang juga melambung tinggi.

"Rakyat sangat menginginkan harga-harga ini turun, tapi malah sebaliknya. Saat ini rakyat lagi menjerit akibat harga beras," kata Sunatra.

Oleh karena itu, Sunatra meminta pemerintah segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar hal ini bisa segera diatasi. "Ini tidak layak, harus segera diatasi," kata Sunatra.

Selain itu, Sunatra menegaskan, semua kebijakan pemerintah terutama yang menyangkut pangan dan bahan bakar harus berpihak kepada rakyat. Sebab, kata dia, kedua hal tersebut merupakan kebutuhan mendasar masyarakat.

Bagikan
Berita Terkait
DPRD Jabar Sahkan APBD 2015
16 Dec 2014 14:46 WIB
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Ags 2017
BND 9.226 9.133 18 Ags 2017
CAD 10.582 10.472 18 Ags 2017
CNH 1.948 1.948 18 Ags 2017
CNY 1.872 1.854 18 Ags 2017
SAR 3.078 3.048 18 Ags 2017
SGD 9.226 9.133 18 Ags 2017
USD 11.544 11.430 18 Ags 2017
Sumber: Bank Indonesia