DPRD Dukung Program Kadin Untuk Kemajuan Jabar

Tanggal 16 Mar 2015 14:31 WIB
Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat menerima audiensi Kadin Jabar di ruang kerja Ketua DPRD Jabar.

Keberadaan perusahaan asing di beberapa daerah di Jabar berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya energi yang tidak dinikmati secara langsung masyarakat sekitar. Hal ini ironis dengan kondisi geografis Jabar yang memiliki dan kaya akan sumber daya energi. Karena itu, Pemprov berkewajiban untuk mengelola secara merata khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan asing. Pengelolaan secara professional sangat diperlukan.

Demikian hal yang mengemuka saat Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari bersama Wakil Ketua Harris Maulana menerima audiensi Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Strisno di ruang kerja ketua.

Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, potensi alam di Jabar sangat melimpah. Bahkan, Jabar menjadi daerah yang sumber energinya terbesar. Karena itu, diperlukan adanya profesionalisme dalam pengelolaan potensi alam di Jabar. Menurut Ineu, inilah yang juga mendasari diterbitkannya Perda Pengelolaan Migas Hulu dan Hilir di Jawa Barat.

“Miris juga kan kalau energinya dari Jabar tetapi yang merasakannya bukan warga Jabar,” ujar Ineu di Bandung.

Menurut Ineu, perda tersebut adalah untuk kepentingan jangka panjang di mana dalam waktu 80 tahun ke depan ini bisa menjadi kebanggaan Jabar.

Ineu menambahkan, untuk program jangka panjang pengelolaan sumber energi di Jabar terutama di sektor hulu harus dikelola dengan baik dan profesional. Untuk mewujudkan hal itu, saat ini pemerintah menggenjot pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang energi dalam mengedepankan kemandirian energi. Namun demikian, kesiapan yang harus didukung bukan hanya untuk mewujudkan program pengelolaan energi tersebut agar tidak mengenyampingkan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Sementara itu,  Agung Suryamal Sutisno mengatakan, Jabar berpotensi untuk menjadi yang terdepan dalam berbagai sektor. Hal itu dapat diindikasikan dengan adanya perkembangan industri yang kebanyakan terpusat di Jabar. Karena itu, perlu pengelolaan dan  koordinasi antar instansi pemerintah yang baik dan professional. Bahkan, untuk mengoptimalkan potensi wilayah tersebut, pembentukan BUMD sektor Industri dan sektor strategis lainnya harus di percepat.

“Daerah lain sudah memetakan untuk 2017 mendatang, kalau di Jabar sudah terintegrasi, tinggal kesiapan SDM dan infrastruktur yang dimaksimalkan,” ujar Agung.

Selain itu lanjutnya,  upaya meningkatkan pemerataan dan  pengembangan industri di berbagai wilayah Jabar berpeluang untuk menambah sumber pendapatan bagi Jabar. Dukungan pemerintah untuk mendongkrak potensi di wilayah Jabar menentukan kemajuan di masa mendatang. “ Peran DPRD dalam penganggaran berdampak signifikan untuk mendukung dan mendorong kemajuan potensi yang dimiliki Jabar. “

Selain member dukungan  terhadap kemandirian energi di Jabar, lebih lanjut Agung mengemukakan seiring dengan hal tersebut, Kadin telah memiliki program pengembangan industri ke wilayah timur agar terjadi pemerataan dan pertumbuhan ekonomi termasuk di Jawa Barat.

 

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook