DPRD Bengkulu Apresiasi Perda-perda DPRD Jabar

Tanggal 12 Mar 2015 15:16 WIB
Kabag Perundang-undangan Denny Yusuf, memberikan penjelasan mengenai produk legislatif DPRD Jabar ke

Pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat besar dalam menjalankan dan melaksanakan keberlangsungan masyarakat. Hal itu didukung sumber daya manusia dan kebijakan yang mengatur dalam suatu wilayah. Karena itu, salah satu upaya untuk mendukung pergerakan perekonomian masyarakat, DPRD Bengkulu berkonsultasi dengan DPRD Jabar berkaitan dengan produk legislatif terutama bagi kalangan usaha menengan ke bawah.

Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Jawa Barat, Denny Yusuf mengatakan, kebijakan suatu daerah menjadi penentu dalam mengatur lalu lintas perekonomian daerah. Seperti yang diterapkan di DPRD Jabar, Peraturan Daerah (Perda) no. 9 tahun 2011 tentang perusahaan penjaminan kredit daerah Jawa Barat. Terlebih, dengan adanya perda tersebut masyarakat dapat dibantu pemerintah ataupun perusahaan dalam permodalan.

“Perda ini sebagai implementasi dari upaya peningkatan perekonomian masyarakat Jabar,” ujar Denny di Sekretariat DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Kamis (12/3/2015)

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Bengkulu, Irwan Eriadi mengatakan, sebagai penunjang dalam membuat suatu kebijakan, juga harus melaksanakan tugas untuk mencari perbandingan ke daerah lain yang lebih dulu memiliki perda yang akan di bentuk. Salah satunya dengan mengkonsultasikan perda tentang lembaga penjamin kredit ke DPRD Jabar. Sebab, Propinsi Bengkulu termasuk propinsi yang terbilang kecil dalam pendapatan daerah. Sehingga untuk mendongkrak usaha kecil menengah tersebut diperlukan kebijakan yang dapat membantu kalangan usaha menengah ke bawah dalam menggerakkan perekonomian. Pasalnya, kendala dilapangan para pengusaha kesulitan dalam mencairkan modal lantaran tidak adanya penjamin keuangan. Hal itu tentu menyebabkan kerugian dipihak lain.

“Akhirnya masyarakat enggan untuk meningkatkan yang sebenarnya kegiatan usaha mereka adalah sumber keuangan bagi pemerintah daerah,” ujar Irwan.

Di tegaskan anggota Komisi II DPRD Bengkulu lainnya, Muharram. Menurut dia, dengan adanya otonomi daerah terdapat sektor yang diuntungkan secara ekonomi, namun ada juga yang di untungkan secara geografis wilayah. Untuk mengantisipasi hal seperti itu kebijakan yang menyeluruh sangat diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan perkeonomian masyarakat.

“Perda tentang penjamin permodalan bagi masyarakat ini kunci bagi pergerakan ekonomi masyarakat itu sendiri,” ujar Muharram

Dia mengharapkan, berbagai produk DPRD Jabar dalam hal ini Perda yang berkaitan dengan upaya peningkatan ekonomi masyarakat menjadi acuan penting bagi Propinsi Bengkulu. Selain itu, sektor lainnya seperti kebudayaan, pariwisata, koperasi masyarakat diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan propinsi.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia