Komisi IV: Tindak Tegas Pelaku Pembuangan Limbah di Gunung Kamojang

Tanggal 10 Mar 2015 07:55 WIB
Salah satu kawah di Gunung Kamojang yang terancam limbah

DPRD Jawa Barat meminta pelaku pembuang limbah yang merusak lingkungan ditindak tegas oleh Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu Jabar. Selain mencemari lingkungan, hal ini pun melanggar aturan sehingga pelakunya harus dihukum.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Jabar Yod Mintaraga, saat dimintai komentarnya terkait kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Kamojang, Garut. "Apa pun alasannya, pelakunya harus ditindak tegas, diberikan hukuman karena limbas medis itu masuk kategori limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3," kata Yod di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (9/3).

Menurut Yod, pelaku yang membuang limbah medis di Gunung Guntur itu tidak melaksanakan kewajibannya dalam mengelola limbah B3. Sebab, menurut aturan, kata Yod, sebelum dibuang, limbah harus dikelola terlebih dahulu agar tidak berbahaya.

Pihaknya pun sangat menyayangkan dengan temuan limbah medis di kawasan Gunung Guntur tersebut. Oleh karena itu, satgas atau penegak hukum lainnya harus menyelidiki siapa pelaku yang membuang limbah medis di Gunung Guntur.

"Pokoknya harus diselidiki dari mana asalnya. Kalau ditemukan, tindak tegas pelakunya," kata Yod.

Terkait tingginya biaya untuk pengelolaan limbah B3, Yod meminta agar faktor tersebut tidak dijadikan alasan sehingga membuang limbah sembarangan. "Kan sudah diatur di dalam perda. Kalau memang terlalu tinggi, silakan dibicarakan dengan pelaksanana perda itu, nanti ke depannya bagaimana. Itu bukan jadi alasan, tidak lah, lebih baik mencegah dampak negatif yang berbahaya, karena itu beresiko tinggi," pungkasnya.

Untuk diketahui, Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat temukan perusakan lingkungan di Gunung Kamojang, Garut. Kerusakan diakibatkan pembuangan limbah medis dan limbah kulit.

Kepala BKSDA Jabar Sylvana Ratina mengatakan, saat ini pihaknya tengah menginvestigasi adanya pembuangan limbah medis di Gunung Kamojang Garut. Sekitar tujuh hektar lahan dijadikan sebagai tempat untuk pembuangan sampah limbah medis.

"Ada tujuh hektar lahan yang rusak akibat limbah medis tersebut, bahkan disana pun ada sampah hotel dan limbah kulit," kata Sylvana usai menghadiri rapat koordinasi lingkungan, di Gedung Sate, Bandung, Senin (9/3).

Dia mengaku sangat prihatin atas kerusakan lingkungan tersebut. "Limbah medis itu sepertinya masih baru dan dijalankan di awal tahun 2015 ini. Kita belum tahu siapa pelakunya dan ini masih dalam tahap investigasi," katanya.

Tidak hanya itu, menurutnya kerusakan lingkungan pun terjadi di Gunung Guntur. Sekitar 89 hektar lahan di kawasan tersebut rusak akibat galian C penambangan pasir.

Menurutnya, penambangan ilegal tersebut sudah berjalan cukup lama dan sudah berjalan sejak tahun 1996. "Selama ini ada sekitar 400 truk yang beroperasi di sana. Modusnya mereka menambang di malam hari dan dikeluarkan di kawasan masyarakat, seolah-olah itu ditambang dari lahan masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap pemprov dan tim satgas hukum terpadu lingkungan hidup dapat segera melakukan tindakan. "Kita Sangat mendukung tindakan pemerintah, harus ada penegakan hukum disana," katanya.

Ketua Tim Satgas Hukum Terpadu Lingkungan Hidup Jabar Anang Sudharna mengatakan, kasus penambangan liar   tersebut sebetulnya sudah lama berjalan. Bahkan, sudah dilakukan tindakan berkali-kali.

Namun, dia mengakui jika perusakan lingkungan tersebut masih berjalan. "Saya tidak tahu apakah ini pemain lama atau bukan. Tapi yang pasti kasus itu sejak tahun 1997. Malah awal 2010 dan 2011 kita operasi minta bantuan ke Polhut Satuan Reaksi Cepat Kementerian Kehutanan saat itu," katanya.

Pihaknya menduga, terdapat aktor yang menjadi otak kerusakan tersebut. "Ini pasti ada master main-nya. Kita nanti akan cari master main-nya siapa," kata Anang.

Anang pun mengaku, pihaknya sangat prihatin dengan hal itu, terlebih tidak jauh dari sana terdapat tempat pembuangan limbah medis dan limbah kulit. "Untuk limbah medik, belum diketahui apakah dari rumah sakit di situ, atau dari Bandung jangan-jangan," katanya.

Anang pun meminta Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah di kabupaten/kota untuk mengecek keberadaan limbah tersebut. "Intinya limbah medik harus dikelola sesuai perundang undangan," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook