Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Minta Mitra Kerja Lengkapi Data

Tanggal 09 Mar 2015 12:52 WIB
Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat meminta mitra kerja lengkapi data dan angka untuk pembahasan LKPj

Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin Ketua Komisi Ridho Bambang Utama melakukan rapat kerja dengan mitra kerja komisi terkait dengan pembahasan LPKj Gubernur Jawa Barat TA 2014 di ruang rapat komisi (9/3)

Rapat yang terbagi dalam dua sesi tersebut menghadirkan Biro Perekonomian, Dinas Koperasi dan UMKM, Dins Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan kebudayaan, Dinas Perkebunan, Badan Ketahanan Pangan Daerah, Biro Perekonomian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, serta Badan Kordinasi Penyuluh Provinsi Jawa Barat yang merupakan mitra kerja Komisi II.

Dalam rapat kerja tersebut, Anggota Komisi II Yunandar Eka Prawira menyoroti kurang lengkapnya data yang disampaikan oelh mitra kerja dan meminta agar mitra kerja dapat melengkapi data atau angka yang disampaikan dalam rapat kerja tersebut.

“Format paparan dari dinas kurang lengkap, karena itu kami minta agar nanti data-datanya dilengkapi atau diperjelas.”

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Ali Wardana menyoroti data yang disampaikan kepada DPRD dalam rapat kerja berbeda dengan data yang disampaikan dalam Nota LKPj Gubernur yang disampaikan dalam rapat paripurna Kamis, 5/3 lalu.

Terkait dengan program Pemprov Jabar untuk mencetak wira usaha baru, Erni  Sugiyanti memandang belum melihat hasilnya, karena di lapangan sektor usaha ini masih dikuasai pemain lama. Terkait program ini, Erni meminta dinas untuk menjelaskan skema di masing-masing dinas berkaitan dengan program tersebut.

Mengenai program wirausaha ini, pihak Dinkop dan UMKM dalam paparannya menjelaskan kegiatan pencetakan 100 ribu wirausaha baru belum sesuai dengan target tahunan, yaitu 3000 orang/tahun. Hal ini karena anggaran yang tersedia hanya bisa memfasilitasi untuk 300 orang wirausaha baru.

Sebagaimana diketahui, setelah gubernur menyampaikan Nota LKPj TA 2014 dihadapan rapat apripurna, maka sesuai dengan tata tertib maka komisi-komisi DPRd Provinsi Jawa Barat mulai melakukan pembahasan. Namun mengenai pembahasan yang dilakukan oleh Anggota DPRD ini, Pepep Saepul mengaku tidak dapat menangkap apa yang dipaparkan oleh dinas-dinas.

“Bagaimana disain besarnya, arah kegiatannya kemana kami tidak memahami, karena ini adalah kebijakan di TA 2014 yang dibuat Pemprov dengan dewan periode yang lama. Karena itu kami butuh data pendukung yang lengkap termasuk RPJMD, Kebijakan Anggaran serta dokumen lainnya yang memungkinkan kami melakukan evaluasi.”

 

 

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 15 Des 2017
BND 9.226 9.133 15 Des 2017
CAD 10.582 10.472 15 Des 2017
CNH 1.948 1.948 15 Des 2017
CNY 1.872 1.854 15 Des 2017
SAR 3.078 3.048 15 Des 2017
SGD 9.226 9.133 15 Des 2017
USD 11.544 11.430 15 Des 2017
Sumber: Bank Indonesia