DPRD Jawa Barat Tekankan Bappeda Pengelolaan CSR Untuk Kepentingan Masyarakat

Tanggal 06 Mar 2015 13:14 WIB
Ketua Komisi V Yomanius Untung, minta Bappeda prioritaskan CSR mengacu pada kebutuhan masyarakat

DPRD Jabar meminta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk memprioritaskan program Corporate Social Responsibility (CSR) mengacu pada kebutuhan masyarakat. Bentuk kepedulian sebuah perusahaan tidak hanya ditunjukan oleh penyerapan tenaga kerja maupun pemberian materi kepada masyarakat sekitarnya. Tetapi juga peka terhadap kebutuhan masyarakat di sektor lainnya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, perusahaan yang mengelola sumber daya alam selain harus memperhatikan faktor lingkungan, juga kepedulian tersebut harus mengacu pada skala prioritas keperluan masyarakat.

"Ada tidaknya CSR harus didukung dengan program yang berdasar pada lingkungan," ujar Yomanius di ruang Komisi V DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (6/3/2015).

Hal serupa ditambahkan Anggota Komisi V lainnya, Habib Syarif. Menurut dia, kepentingan perusahaan bukan hanya eksploitasi sumber daya alam maupun keuntungan yang dihasilkan dari produksi perusahaan tersebut. Tetapi juga memperhatikan dan memfasilitasi kebutuhan masyarakat harus diprioritaskan. Selain itu, untuk mengakomodasi keperluan masyarakat, seharusnya Bappeda berkoordinasi dengan para anggota dewan yang memiliki konstituen di daerahnya masing-masing. Hal itu untuk mempermudah alokasi kebutuhan masyarakat melalui program CSR tersebut.

"Jangan sampai keberadaan perusahaan dilingkungan masyarakat menjadi ironis," ujar Habib.

Begitu pun dengan Maman Abdurachman yang menyoroti soal kerusakan lingkungan di empat kabupaten yang terdapat perusahaan pengelolaan geothermal. Keempat kabupaten  yang meliputi Kabupaten Sukabumi, Bogor, Garut dan Bandung. Beberapa diantaranya berdampak pada lingkungan secara signifikan. Sehingga dikhawatirkan akan memperparah kondisi lingkungan yang sudah rusak.

"Bagaimana kondisi ini bisa diminimalisasi dengan CSR, namun konsentrasinya dengan kebutuhan infrastruktur masyarakat itu sendiri," ujar Maman.

Sementara itu, Bappeda melalui Perda nomor 2 tahun 2014 mengenai peranan perusahaan berkaitan dengan program CSR yang bersifat proaktif untuk melaporkan kepada pemerintah. Dari hasil CSR tersebut, pembangunan dan sumbangsih perusahaan di Jabar mencapai Rp 745 Miliar. Kendati demikian, angka tersebut belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik. Diharapkan optimalisasi sosialisasi terhadap perusahaan dapat membantu program Bappeda.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook