Wakil Ketua DPRD Jabar: Lonjakan Harga Beras, Gubernur Harus Intervensi

Tanggal 25 Feb 2015 09:40 WIB
Harna beras naik, pemerintah diminta intervensi

DPRD Jawa Barat mendesak pemerintah bergerak cepat dalam mengatasi lonjakan harga beras yang terjadi belakangan ini. Hal ini dirasa penting mengingat beras menjadi bahan makanan utama masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Jabar Haris Yuliana mengatakan, pemerintah di semua lapisan harus turun tangan dengan melakukan intervensi pasar agar harga beras kembali normal. Salah satunya dengan melakukan operasi pasar di lokasi-lokasi yang mudah dijangkau masyarakat.

"Kita dorong agar gubernur menggelar operasi pasar. Begitu pun di kabupaten/kota. Sampai harga kembali normal," kata Haris di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (23/2).

Lebih lanjut Haris katakan, terjadinya lonjakan harga ini menjadi cambuk bagi pemerintah agar serius dalam mewujudkan swasembada pangan. Terlebih, dengan memiliki jumlah penduduk yang banyak, swasembada pangan mutlak harus terwujud.

"Agar tidak lagi mengalami kejadian seperti ini. Juga agar kita tidak tergantung pasokan dari luar (negeri)," harapnya seraya menyebut persoalan pangan ini menjadi hal yang sangat penting.

Oleh karena itu, lanjut Haris, kebijakan terkait swasembada pangan harus ditata ulang agar benar-benar mampu memenuhi kebutuhan sendiri. "Ini harus jadi prioritas. Kalau di Jabar program pencetakan lahan sawah baru, harus jadi prioritas," katanya.

Sementara itu, disinggung adanya mafia yang bermain dalam lonjakan harga beras ini, Haris meminta aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidikinya. "Jika memang dirasa ada orang yang main-main, ya harus ditindak tegas. Harus segera diselidiki agar tidak semakin merugikan masyarakat," katanya.

Pemprov Jabar merespons kenaikan beras dengan mengimbau pemerintah kabupaten/kota mengajukan surat kepada Bulog untuk segera dilakukan kembali operasi pasar. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jabar Ferry Sofwan Arief mengatakan, kabupaten/kota harus segera mengajukan surat permohonan operasi pasar jika terjadi lonjakan harga.

Sebab, kata dia, Bulog tidak bisa bergerak jika tidak ada pengajuan dari kabupaten/kota. Berdasarkan pantauan Disperindag Jabar di lima pasar tradisional di Bandung Raya, saat ini terjadi kenaikan harga beras. Sebagai contoh, untuk jenis IR64 medium kelas 2, harga kini menjadi Rp 9.800 per kilogram atau mengalami kenaikan Rp 200 per kilogramnya.

"Dan tidak menutup kemungkinan jenis yang lainnya pun mengalami kenaikan," kata Ferry di Gedung Sate, Bandung. Oleh karena itu, kata dia, agar tidak merugikan masyarakat, kenaikan tersebut harus segera diantisipasi.

Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya karena belum memasuki masa panen."Kita masih menunggu waktu panen padi. Sekarang masih Februari, mudah-mudahan di akhir Februari ada yang sudah panen," katanya seraya menyebut pasokan beras saat ini cukup terbatas.

Pihaknya pun berharap kenaikan harga beras ini tidak terus berlangsung. "Mudah-mudahan ini bisa diantisipasi, apalagi pada akhir Maret dan awal April itu merupakan puncak dari panen raya," katanya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook