BP Perda DPRD Jabar Kuatkan Pembentukan Perda Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Tanggal 18 Feb 2015 09:58 WIB
Ketua BP Perda Jabar, Yusuf Puadz menerima cenderamata dari Kepala Perum Jasa Tirta II Jatiluhur

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Jawa Barat menilai, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan harus segera terealisasi. Pasalnya, hal itu mencuat lantaran adanya ekploitasi sumber daya alam secara sporadis beberapa tahun terakhir. Selain itu, kurangnya kesadaran instansi pemerintah dan perusahaan dalam memerhatikan kepedulian dan kelestarian serta dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan.

Ketua BP Perda DPRD Jabar, Yusuf Puadz mengatakan, sebelum diberlakukan menjadi Peraturan Daerah (Perda) raperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaaatan Jasa Lingkungan harus dikaji untuk penguatan dalam pembahasan di BP Perda. Karena itu, berkaitan dengan persoalan yang dihadapi berkaitan dengan masalah lingkungan diperlukan gagasan mendasar agar dapat ditegakkan aplikasikan seadil-adilnya.

“Masalah lingkungan ini sangat luas dan menjadi tanggung jawab kita semua, terlebih pemerintah. Sehingga perdanya pun harus ada,” ujar Yusuf di kantor Perum Jasa Tirta II, Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Selasa (17/2/2015)

Dia mengharapkan, dengan adanya perda yang mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi flora dan fauna di wilayah Jabar. Sehingga, koordinasi dan sosialisasi antarinstansi dan perusahaan yang berkaitan sangat penting untuk dilaksanakan.

“Pengelolaan perusahan, maupun pemerintah terkait menjadi penguat dalam raperda ini, termasuk kepala daerahnya (bupati-red) harus mendukung raperda ini,” tegasnya.

Ditambahkan anggota BP Perda, Ganiwati mengungkapkan, pentingnya raperda tersebut bercermin pada kerusakan alam yang terjadi di wilayah Jabar. Bukan hanya itu, dampak terhadap kehidupan masyarakatnya pun terganggu. Seperti bencana banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Jabar. Maraknya pembangunan kawasan industri justru menimbulkan masalah baru tatkala persoalan lain terselesaikan.

“Yang harus dipikirkan itu kedepannya bagaimana ekosistem dan kesejahteraan rakyat dapat terus berlangsung. Lalu bagaimana caranya untuk menjaga kualitas air,” tutur Ganiwati.

Begitupun dengan Anggota BP Perda lainnya, Abdul Muiz yang menyoroti pertanggungjawaban pihak terkait dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya sumber daya air di wilayah Jabar.

“Semua stakeholder bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian air bersih. Kemudian potensi pendanaan yg bisa memback up biaya konservasi ini harus ada,” ucap Abdul.

Sementar itu, Direktur Utama Perum Jasa Tirta (PJT) II, Herman Idrus mengatakan, pembentukan raperda tentang pengelolaan dan pemanfaatan jasa lingkungan tersebut dinilai relevan untuk diterapkan di Jabar. Pasalnya, pembangunan di Jabar mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan kebutuhan air bersih pun meningkat. Tetapi beberapa aspek penunjang seperti pemeliharaan air tanah maupun air sunga sangat kurang. Padahal, hal itu sangat penting untuk keberlangsungan hidup masyarakat Jabar. Terlebih, secara kelembagaan PJT II bertanggung jawab atas pengelolaan pasokan air bersih untuk wilayah Jabar. Bahkan untuk kebutuhan Propinsi DKI Jakarta. Mengacu pada UU no. 7 tahun 2004 dan PP no. 42 tahun 2008 dan PP no. 7 tahun 2010 tentang Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA).

“Pasokan air untuk kebutuhan di Jakarta ini mencapai 16.000 m3/d. Bahkan hampir 95 persen.  Namun yang kami sayangkan belum  ada kerja sama yang baik terkait hal ini, padahal beresiko tinggi juga,” ujar Herman.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Ags 2017
BND 9.226 9.133 18 Ags 2017
CAD 10.582 10.472 18 Ags 2017
CNH 1.948 1.948 18 Ags 2017
CNY 1.872 1.854 18 Ags 2017
SAR 3.078 3.048 18 Ags 2017
SGD 9.226 9.133 18 Ags 2017
USD 11.544 11.430 18 Ags 2017
Sumber: Bank Indonesia