Ke Jabar, Bamus DPRD Riau Konsultasikan Agenda Banmus

Tanggal 16 Feb 2015 14:55 WIB
Kunjungan Bamus DPRD Provinsi Riau

DPRD Propinsi Riau berkonsultasi mengenai  mekanisme dan agenda serta penerapan Alat kelengkapan Dewan (AKD) Badan Musyawarah (Banmus) di lingkungan DPRD Jabar. Rombongan Banmus DPRD Riau diterima langsung Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari dan Ketua Komisi IV DPRD Jabar, Ali Hasan. Ineu menjelaskan dan memaparkan kedudukan dan mekanisme Banmus dihadapan anggota Banmus DPRD Riau.  

Sekretaris Dewan DPRD Jabar, Hj. Ida Hernida mengatakan, kegiatan reses sudah diatur undang-undang dan peraturan yang jelas. PP no. 16 dan Undang-undang  no.32 yang menjelaskan mengenai  pelaksanaan reses tingkat DPRD sebanyak tiga kali reses. Dalam undang-undang tersebut disebutkan secara terperinci.

“Kegiatan reses berdasar pada perundang-undangan yang berlaku,” ujar Ida menjelaskan.

Ida menambahkan, kesetaraan tersebut merupakan hak dan wewenang pemerintah pusat. Sesuai dengan undang-undang no 24 tahun 2014 tentang penyelenggara daerah. Karena itu, tidak ada perbedaan antara kedudukan anggota dewan dengan pejabat daerah khususnya di lingkungan DPRD Jabar dengan pejabat daerah Pemprov Jabar. Selain itu, idapun m,embantah berkaitan penyetaraan pejabat daerah dengan anggota dewan di lingkungan DPRD Jabar. Pasalnya, mengacu pada PP no.24 tahun 2014 tentang pemerintah daerah bersama-sama menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau, Manahara Manurung mensinyalir adanya perbedaan antar anggota dewan di DPRD Jabar dengan pejabat daerah. Sebaliknya dengan kedudukan anggota dewan di DPRD Riau yang sejajar dengan pejabat eselon I B. Hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 23 tahun 2014. Perbedaan itu dikhawatirkan menimbulkan kesenjangan sosial antara pejabat pemerintah dan anggota dewan.

“Kesetaraan status pejabat daerah dan anggota dewan ini berpengaruh pada pendapatan anggota dewan,” ujar Manahara di Bandung.  

Anggota Banmus DPRD Riau, Arfah mengatakan, pemahaman Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. 53 tahun 2014 agar teradapat kesamaan persepsi dan pengertian. Kesetaraan pejabat pemerintah di tingkat propinsi antara anggota dewan dengan pejabat pemerintah. PMK  tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi geografis  berbeda antara wilayah Jabar dengan Riau. Sehingga studi banding ke wilayah Jabar dapat menguatkan usulan kepada pemerintah pusat agar menyesuaikan kebutuhan disetiap daerah berbeda-beda.

“SPPD tidak sesuai dengan kondisi geografis. Misalnya, waktu tempuh ke wilayah kabupaten/kota di Jabar hanya membutuhkan waktu paling lama 8 jam, di Riau bisa mencapai dua hari waktu tempuhnya,” ujar Arfah.

Hal itu, lanjut dia, berdampak pada kinerja anggota dewan yang tidak terealisasi dengan optimal dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Selain itu, kewenangan pemerintah pusat harus dapat menganalisa lebih dalam terkait pemerintahan di daerah.

 

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia