Dewan Minta Kaji Ulang Penghapusan PBB

Tanggal 13 Feb 2015 08:01 WIB
Kementerian Agraria dan Tata Ruang wacanakan penghapusan PBB

Meski masih sebatas wacana, penghapusan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dilakukan pemerintah pusat mendapat penolakan dari sejumlah pihak. Pasalnya, kebijakan tersebut diprediksi akan mengurangi pendapatan daerah sehingga berdampak terhadap kualitas pembangunan.

Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat Sunatra mengatakan, rencana penghapusan PBB oleh pemerintah pusat harus dikaji ulang. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak tepat karena hanya akan merugikan daerah.

"PBB ini 80 persen (disalurkan untuk pembangunan) ke desa. Kalau dihapus, pemerintah kabupaten akan kehilangan (pendapatan)," kata Sunatra di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Kamis (12/2).

Sebagai contoh, kata Sunatra, jika PBB jadi dihapuskan, Pemerintah Kabupaten Bandung akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 70 miliar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pembangunan di daerah tersebut.

"APBD 2015 sudah diketok. Kalau (anggaran) tidak lancar gara-gara pencabutan (PBB), ya jadi masalah," ujarnya. Selain itu, Sunatra menilai, pembayaran PBB merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk negara, sehingga hal ini sudah menjadi keharusan.

Sebagai penggantinya, kata Sunatra, pemerintah bisa menurunkan nilai PBB dan NJOP. "Dengan begitu, pembangunan daerah bisa dibiayai, rakyat juga bisa tetap melakukan partisipasi," katanya.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, dirinya akan mempelajari rencana pemerintah pusat yang akan menghapus PBB untuk rumah hunian/kediaman masyarakat menengah ke bawah. "Saya belum tahu detailnya seperti apa. Makanya saya akan pelajari terlebih dahulu," katanya di Gedung Negara Pakuan, Bandung, kemarin.

Heryawan menjelaskan, ketentuan pembayaran PBB dibuat oleh undang-undang, sehingga jika dihapus pun harus diatur oleh produk setingkat undang-undang. Lebih lanjut Heryawan katakan, kabupaten/kota di Jabar baru tahun ini menerima penuh pendapatan dari PBB.

Sebelumnya, kabupaten/kota baru menerima pendapatan PBB separuhnya. "Makanya kasihan juga kalau dihapuskan karena baru sekarang menerima penuh," katanya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 15 Des 2017
BND 9.226 9.133 15 Des 2017
CAD 10.582 10.472 15 Des 2017
CNH 1.948 1.948 15 Des 2017
CNY 1.872 1.854 15 Des 2017
SAR 3.078 3.048 15 Des 2017
SGD 9.226 9.133 15 Des 2017
USD 11.544 11.430 15 Des 2017
Sumber: Bank Indonesia