DPRD Jawa Barat Dorong Optimalisasi Penyerapan Tenaga Kerja Melalui Program Padat Karya Produktif

Tanggal 12 Feb 2015 11:30 WIB
Yomanius Untung: Untuk tingkatkan oenyerapan tenaga kerja, optimalkan BLK

DPRD Jabar mendorong program yang berkaitan dengan upaya mengurangi angka pengangguran di Jabar. Lulusan lembaga pendidikan setiap tahunnya terus bertambah sekaligus menambah jumlah pencari kerja. Karena itu, program Balai Latihan Kerja (BLK) harus ditingkatkan fungsi dan peruntukannya.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, program peningkatan dan penyerapan  tenaga kerja di wilayah Jabar harus mendapatkan perhatian serius. Sesuai dengan janji politik gubernur Jabar. Lebih dari 30 BLK yang tersebar di Jabar dapat diberdayakan secara optimal. Pemanfaatan BLK dan padat karya produktif dapat menjadi program unggulan bagi masyarakat Jabar.

“Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja ya harus dioptimalkan dulu BLK-nya,” ujar Yomanius di Bandung.

Dia menambahkan, keberadaan BLK menentukan keterampilan dan keahlian yang dimiliki calon tenaga kerja. Potensi maupun peluang pekerjaan terbuka lebar di wilayah Jabar. Namun kondisinya tidak sejalan dengan kompetisi para pencari pekerjaan, terlebih datangnya urbanisasi penduduk dari luar Jabar. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya kesempatan kerja bagi warga pendatang. Dengan sendirinya penduduk pribumi tidak memiliki kesempatan pekerjaan.

Ditempat yang sama, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Rustandie SH mengatakan, meningkatnya pengangguran menjadikan peluang kesempatan pekerjaan pun semakin sulit. Pihak terkait harus mampu memberikan solusi dengan membuat program yang dapat menyentuh masyarakat khususnya pengangguran untuk dibina menjadi enteurpreuneur (wirausaha).

“Disnakertrans juga harus mampu membina pengangguran ini menjadi usahawan,” singkat Rustandie.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans, Hening widiatmoko mengatakan, pihaknya mengapresiasi usulan yang diajukan Komisi V DPRD Jabar berkaitan dengan pemanfaatn BLK dalam rangka menyiapkan ketenagakerjaan. Namun sayangnya, kebijakan otonomi daerah untuk BLK yang berada di sejumlah titik di Jabar dikelola oleh kabupaten/kota. Sehingga hal itu menjadi kendala untuk mengakomodasi BLK yang ditangani oleh kabupaten/kota.

“Sebagai contoh, sejak otonomi daerah diberlakukan, Propinsi Jatim mengelola sepenuhnya 20 BLK, dan itu efektif dalam menyiapkan ketenagakerjaan,” ujar  Hening.

Apalagi, kata dia, beberapa kabupaten/kota yang menjadi daerah relokasi industri menjadi dilema bagi pemerintah. Padatnya kawasan industri di wilayah Bekasi, Bogor, Karawang dan Bandung berdampak pada perbedaan upah dan ketenagakerjaan. Berbanding terbalik dengan kesiapan penduduk lokal untuk bekerja dikawasan relokasi industry tersebut.

“Disparitas upah pekerja salah satu pemicu urbanisasi tenaga kerja dari luar kab/kota bahkan luar propinsi,” tandasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook