Kisruh KPK-Polri, Presiden Harus Tegas

Tanggal 11 Feb 2015 13:31 WIB
Kisruh KPK-Polri

Kisruh yang terjadi antara Kepolisian dengan Komisi Pemberantasan Korupsi harus segera diselesaikan. Selain merusak wibawa pemerintahan, hal ini pun akan mengganggu penegakan hukum di Indonesia, terutama menyangkut pemberantasan korupsi.

Demikian diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Jabar Syahrir. Syahrir mengatakan, Presiden Joko Widodo harus segera turun tangan untuk menuntaskan masalah tersebut. "Kami berharap, sesuai dengan kewenangannya, Presiden bisa memutuskan yang adil, agar fungsi KPK dan Polri ini tetap berjalan," kata Syahrir, Selasa (10/2).

Syahrir mengatakan, sejauh ini, Presiden Jokowi terkesan lambat dalam mengatasi kisruh dua lembaga negara itu. Meski Presiden mengedepankan kehati-hatian, menurut Syahrir persoalan Polri-KPK ini bisa segera selesai jika Presiden berani bersikap tegas.

"Kita lihat, Presiden berhati-hati sekali memutuskan masalah ini. Saya harap kepulangannya dari luar negeri ini bisa memutuskan hasil terbaik," kata Syahrir.

Disinggung adanya upaya pelemahan terhadap salah satu institusi tersebut, Syahrir tidak mau berpsekulasi. Syahrir menilai, semua pihak terutama Polri dan KPK harus menaati undang-undang dan hukum yang berlaku di Tanah Air.

Syahrir pun berharap, kedua petinggi di institusi tersebut lebih mengedepankan kepentingan bangsa di atas kelompoknya masing-masing. "Jangan saling menjatuhkan hanya karena membela kepentingan kelompok. Semuanya harus sesuai dengan undang-undang," jelasnya.

Syahrir pun mengaku, dirinya tidak khawatir adanya dugaan terkait pelemahan KPK. "Kalau sesuai dengan perundang-undangannya, jika dinyatakan tersangka, mengundurkan diri. Jadi kita lihat bagaimana komitmen keduanya dalam menaati peraturan," pungkasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Informasi Sekretariat
Agenda
Twitter
Facebook