DPRD Jawa Barat Dukung Program RKPD Online Pemprov Jabar

Tanggal 10 Feb 2015 14:49 WIB
Rapat kerja Komisi V dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat

DPRD Jabar mendukung rencana program Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) secara online yang sudah diterapkan tahapan ujicobanya oleh pemprov Jabar. Pengarsipan secara elektronik memuat lebih banyak data dan memudahkan pencarian arsip penting yang dimiliki pemerintah daerah. Selain itu, konsep tersebut juga memudahkan kinerja dewan dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat untuk kepentingan masyarakat Jabar. Secara teknis dewan sudah mengetahui sistem tersebut, namun realisasinya memerlukan dasar hukum serta manfaat yang komprehensif khususnya bagi masyarakat Jabar.

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, proyek RKPD berbasis online menjadi terobosan dalam pemerintahan. Segala bentuk perencanaan yang sebelumnya dibuat dan disusun secara lengkap dan detail, kini dapat diciptakan dalam bentuk soft file di website yang dimiliki Pemprov Jabar. Namun, sejumlah Kendala yang harus di hadapi seperti keamanan pengguna serta kerahasiaan data yang direncanakan harus lebih diperhatikan.

“Ini hal positif bagi pemerintah, selain efektif juga akan memudahkan kinerja dewan dalam menjalankan tugas,” ujar Yomanius di ruang Komisi V DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung.

Di ruang yang sama, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Maman Abdurachman mengatakan, meski di mudahkan dengan berbagai fasilitas online, verifikasi dan pengawasan secara ketat harus tetap dilakukan tidak menyerahkan pada admin yang mengelola website tersebut. Selain itu, pola pengajuan usulan yang dilakukan anggota dewan, secara sistem harus memiliki kewenangan dari daerah pemilihan asal. Hal itu menjadi kendala untuk mewujudkan kinerja dewan dalam menamngkap aspirasi masyarakat.

“Upaya menampung aspirasi  dari masing-masing dapilnya harus jelas serta bagaimana untuk mengakomodirnya agar terintegrasi dengan baik,” tegas Maman.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Prof, DR, Ir. Deny Juanda mengatakan, RKPD berbasis online merupakan ikhtiar pemprov Jabar melalui peraturab gubernur dalam mensistematiskan perencanaan dan mendokumentasikan usulan masyarakat Jabar dalam bentuk elektronik berbasis online. Salah satu kelebihan sistem pengarsipan dan RKPD berbasis online selain dapat didesain hingga puluhan tahun, juga seluruh masyarakat Jabar dapat membuat dan merencanakan pembangunan pemerintah daerah melalui verifikasi dinas terkait. Selain itu, dasar hukum mengenai RKPD online tersebut berdasar hukum pada Undang-undang  penggunaan Teknologi  Informasi dan Komunikasi (TIK) no 19 tahun 2002.

“Termasuk untuk anggota dewan yang akan mengakses atau membuat perencanaan pembangunan daerah. Tidak ada perbedaan dengan pengarsipan seperti biasanya maupun pengajuan proposal yang sudah berjalan. Bedanya RKPD Online ini dibuat secara elektronis dan berada di dunia maya,” tandas Deny.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 23 Okt 2017
BND 9.226 9.133 23 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 23 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 23 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 23 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 23 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 23 Okt 2017
USD 11.544 11.430 23 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia