DPRD Jawa Barat Dorong Alokasi Anggaran yang Layak Untuk Dinas Sosial Propinsi Jabar

Tanggal 10 Feb 2015 14:52 WIB
Rapat kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat

DPRD Jabar mendorong optimalisasi anggaran untuk masalah sosial dan penanggulangan bencana di Jabar. Pasalnya, dewan menilai adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan kondisi di lapangan saat penggulangan bencana maupun mengatasi masalah sosial.   

Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Yomanius Untung mengatakan, pada dasarnya dewan mendorong penganggaran yang layak untuk alokasi kebencanaan dan penanggualangan masalah sosial. Namun, secara organisasi harus menjelaskan secara terperinci tentang kebutuhan alokasi anggaran untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, pelatihan dan pembinaan masalah sosial pun merupakan persoalan yang harus ditanggapi secara serius untuk mengantisipasi segala persoalan sosial yang dihadapi Jabar.

“Alokasi anggarannya tentu harus seimbang dan layak, kami meminta kepada OPD terkait agar argumentasinya jelas,” ujar Yomanius di ruang Komisi V DPRD Jabar, Jalan Diponegoro no. 70, Kota Bandung, (10/2/2015)

Mengenai penjelasan Dinsos, lanjut dia, potensi kebencanaan di Jabar harus dijabarkan secara detail. Tidak hanya terpusat di titik tertentu yang rawan bencana, tetapi titik-titik rawan bencana lainnya di wilayah Jabar harus mendapat prioritas untuk tindakan pencegahan.

Di sisi lain, Anggota Komisi V DPRD Jabar, Rustandie SH mengatakan, minimnya anggaran kebencanaan yang diterima Dinsos lantaran Pemerintah Propinsi Jabar tidak peduli dengan permasalahan sosial yang dihadapi Jabar saat ini. Pasalnya, selain minimnya anggaran, juga tidak ada reaksi cepat untuk berkoordinasi dengan OPD terkait. Sehingga persoalan sosial di Jabar luput dari perhatian Pemprov Jabar.

“Kami menyayangkan gubernurnya Seolah-olah tidak peduli dengan kondisi ini,” tegas Rustandie.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jabar, Arifin HK mengatakan, kondisi yang tengah dialami Dinsos berbeda dengan kondisi kebencanaan dan persoalan sosial  dengan tahun sebelumnya. Kebencanaan ditahun 2015 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 dan 2014. Seperti halnya bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Jabar. Sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2012 tentang kebutuhan logsitik dan penganan rekonstruksi kondisi social. Selain itu, penanggulangan bencana sudah terdapat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tiap-tiap propinsi. Namun, tindakan yang harus diantisipasi secepat mungkin yakni masalah meningkatnya pengguna narkotika dan zat aditif di masyarakat Jabar. Selain itu, masalah pornografi yang berdampak pada kehidupan sosial di masyarakat Jabar dengan menignkatnya kejahatan seksual.

“Penanggulangan bencana sesuai dengan porsi BPBD, tetapi untuk pengadaan sarana dan prasarana permasalahan sosial juga harus mendapat perhatian khusus,” jelas Arifin.

Dia menambahkan, penanganan dan penanggulangan bencana tidak cukup dengan mengadalkan tenaga yang ada. Tetapi harus ada tenaga professional untuk mengatasi persoalan sosial  dilokasi pengungsian. Hal itu untuk mengantisipasi traumatik yang dialami para korban atas bencana yang terjadi.

“Sejauh ini kami terbantu dengan adanya sukarelawan,” kata Arifin.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 18 Okt 2017
BND 9.226 9.133 18 Okt 2017
CAD 10.582 10.472 18 Okt 2017
CNH 1.948 1.948 18 Okt 2017
CNY 1.872 1.854 18 Okt 2017
SAR 3.078 3.048 18 Okt 2017
SGD 9.226 9.133 18 Okt 2017
USD 11.544 11.430 18 Okt 2017
Sumber: Bank Indonesia