Ke DPRD Jabar, Banmus DPRD Provinsi Kalimantan Barat Konsultasikan Penyusunan Jadwal

Tanggal 05 Feb 2015 16:26 WIB
Wakil Ketua Irfan Suryanagara menerima kunjungan Bamus DPRD Kalbar

Penyusunan agenda kegiatan dalam pemerintah daerah menjadi program penting untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai anggota dewan. Karena itu, segala bentuk kegiatan harus terencana dan melaksanakan program yang telah disusun.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Irfan Suryanagara mengatakan, lembaga perwakilan rakyat dipilih berdasarkan pilihan rakyat dan sudah diatur dalam undang-undang. Kinerja dewan diatur oleh perundang-undangan untuk membuat peraturan daerah  sebagai produk DPRD bersama lembaga pemerintah dengan.. Hal itu disusun melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD), termasuk Badan Musyawarah (Banmus).

"Aspirasi masyarakat harus kita respon dengan program kerja kita, untuk melaksanakannya kita proyeksikan dalam
AKD," ujar Irfan di Ruang Banmus DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung (5/1/2015).

Irfan menjelaskan, mekanisme penysusunan jadwal di DPRD Jabar saat memutuskan tergantung dari urgensi rapat dan tidak harus dihadiri oleh semua anggota Banmus. Selanjutnya, untuk pembahasan lebih lanjut diserahkan pada masing-masing komisi. Pasalnya, setiap komisi ataupun AKD lain memiliki agenda kegiatan internal. Anggota dewan wajib memperjuangkan persoalan yang proporsional dengan komisinya. Salah satu program kerja unggulan DPRD Jabar yakni Saba Desa, setiap anggota dewan berhak mengunjungi daerah pemilihannya (Dapil) tanpa dibatasi bidang kerja komisi. Pasalnya, setelah dibahas secara mendalam di masing-masing komis dan disahkan ketua dewan, tidak diperbolehkan menampung aspirasi diluar persetujuan pimpinan dewan sesuai dengan Permendagri no.13 tahun 2013.

"Secara umum, rencana kegiatan dewan kami bahas di Banmus, terperincinya ada didalam pembahasan masing-masing komisi" jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Hj. Sumajenny Heryanti, SH. MH  mengatakan,  penyusunan jadwal kegiatan dewan khususnya di DPRD Jabar menjadi contoh yang baik. Pasalnya, selain mengikuti aturan yang berlaku, terdapat beberapa terobosan yang patut untuk ditiru bagi daerah lain. Saba desa dapat menjadi acuan bagi DPRD Kalbar untuk melaksanakan tupoksi dewan tanpa melanggar ketentuan peundang-undangan.

"Saba desa ini program yang positif bagi kami, tanpa dibatasi komisi maupun fraksi dewan. Sehingga dapat menjalankan tanggung jawab secara maksimal," ujar Summajeny.

Selain itu, kata dia, secara geografis wilayah Kalbar memiliki luas wilayah sebesar  146.000 km2 atau tiga kali pulau Jawa. Populasi penduduk 5juta jiwa dan APBD pada 2015 ini mencapai Rp4,71 Triliun. Sehingga program kerja DPRD Jabar dengan saba desa, layak untuk direalisasikan di Kalbar.

"Meskipun wilayahnya sangat luas, saba desa ini cukup efektif untuk menampung dan merealisasikan aspirasi," tegasnya.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Nov 2017
BND 9.226 9.133 21 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 21 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 21 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 21 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 21 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 21 Nov 2017
USD 11.544 11.430 21 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia