BK DPRD Jabar Menerima BK DPRD Kab. Bandung

Tanggal 05 Feb 2015 16:29 WIB
Ketua BK DPRD Jabar Saifuddin Zukhri menerima kunjungan konsultasi BK DPRD Kab. Bandung

Mekanisme pelaksanaan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua anggota lembaga legislatif sangat berperan penting bagi Badan Kehormatan (BK) sebagai pengawasan dan evaluasi kinerja dewan. Lembaga legislatif memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri. Dalam menjalankan fungsi kedewanan diperlukan badan yang mengendalikan dan mengawasi kinerja seluruh anggota dewan yang amanatkan pada Badan Kehormatan (BK).

Ketua BK DPRD Jabar, Saifudin Zukhri menjelaskan, keberadan BK diatur dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sesuai dengan Permendagri no. 16 tahun 2010 tentang Tata Tertib dan Perpu 1 dan 2 tahun 2014 pengganti Undang-undang no. 23 tahun 2014. Di lingkungan DPRD Jabar, BK termasuk didalamnya mengatur kode etik kedewanan dan Tata Beracara yang tinggal menunggu pengsahan untuk dijadikan acuan dalam mekanisme DPRD Jabar. Kedudukan BK sangat penting dalam lembaga legislatif, secara prinsip norma bagi seluruh anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan kode etik. Selain itu, menjadi pedoman dasar dalam perilaku dan ucapan bagi anggota DPRD.   Fungsi BK untuk mengawasi kehadiran dan aktivitas anggota DPRD saat paripurna. Begitu juga dengan posisi BK dalam komisi memiliki fungsi yang sama. BK DPRD Jabar hingga kini baru menegur secara lisan kepada seluruh anggota DPRD. Namun, bentuk sanksi tidak serta merta mutlak bagi anggota yang sakit batasnya tiga kali tidak hadir ada rekomendasi.

“sesuai dengan undang-undang, fungsi BK bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja DPRD,” Ujar Saifudin di DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (5/1/2015).

Sebagai contoh, lanjut dia, mekanisme dalam menyikapi anggota dewan yang bermasalah dengan memastikan dan menginvestigasi secara internal kebenaran penyimpangan yang dilakukan oleh anggota dewan. Selain itu, dalam kehadiran rapat paripurna berperan penting sebagai tolok ukur aktivitas anggota dewan dalam menjalankan fungsi wakil rakyat. Selama tidak mengurangi quorum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dalam batas toleransi, BK tidak serta merta memberikan sanksi berat kepada anggota dewan. Tetapi sesuai dengan tingkat kemalasan atapun kealpaan yang dilakukan anggota dewan dapat dipertanggung jawabkans seperti mengalami sakit.  

Sementara itu, Kepala Bagian Perundan-undangan Sekretariat DPRD Jabar, Denny Yusuf menambahkan, mekanisme dalam menelusuri segala bentuk pelanggaran tahap pertama dengan memanggil anggota dewan yang melanggar kode etik. Tindak lanjut dari menggali informasi tersebut dilanjutkan pada tahap evaluasi dan ada sanksi yang sudah diatur dalam kode etik. Di lain bidang,
berkaitan dengan aturan baru tentang ketentuan ke-DPRD-an mengalami beberapa perubahan pedoman. DPRD Jabar mengacu pada Undang-undang (UU) 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan dalam uu tersebut istilah AKD yang tadinya Badan Legislasi (Banleg) menjadi Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) dilihat dari tatanan pemerintahan.  Selain itu, BK juga menjadi citra dan kredibilitas dan kehormatan lembaga maupun anggota. Mengawasi, mengevaluasi dan menindaklanjuti seandainya terdapat pengaduan dari masyarakat.

“Tentu kita harus mengacu pada aturan perundangan yang telah mengalami revisi atau pengganti,” ujar Denny.

Denny melanjutkan, mekanisme pengaduan dari masyarakat  BK DPRD Jabar memiliki kewenangan untuk memanggil pelapor dan terlapor dan alat bukti. Setelahnya dapat ditindaklanjuti dengan sanksi ringan hingga penonaktifan. mekanisme pengaduan dari masyarakat, BK DPRD Jabar memiliki kewenangan untuk memanggil pelapor dan terlapor dan alat bukti. Setelahnya dapat ditindaklanjuti dengan sanksi ringan hingga penonaktifan. 

Anggota BK DPRD Kabupaten Bandung, H. Ma'mun Irawan mengatakan, sebagai lembaga pemerintah yang pengelolaan secara kelembagaan berpredikat baik, DPRD Jabar menjadi acuan dalam menjalankan fungsi dan elemen kelengkapan DPRD. Karena itu, DPRD Kabupaten Bandung meminta arahan dan  berkonsultasi terkait dengan segala bentuk kewenangan dan tugas serta tanggung jawab khususnya bagi kedudukan Badan Kehormatan (BK) dalam DPRD.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 21 Jul 2017
BND 9.226 9.133 21 Jul 2017
CAD 10.582 10.472 21 Jul 2017
CNH 1.948 1.948 21 Jul 2017
CNY 1.872 1.854 21 Jul 2017
SAR 3.078 3.048 21 Jul 2017
SGD 9.226 9.133 21 Jul 2017
USD 11.544 11.430 21 Jul 2017
Sumber: Bank Indonesia