DPRD Jabar Menyayangkan Kebijakan Pemprov Jabar Pengelolaan BPPTKPK sebagai Aset Daerah

Tanggal 03 Feb 2015 08:09 WIB
DPRD Jabar minta Pemprov batalkan alihfungsi aset di Disdik

DPRD Jawa Barat meminta Pemprov Jabar untuk membatalkan mengenai pengalihfungsian aset yang sedang digunakan oleh Balai Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kejuruan (BPPTKPK) yang ada dibawah Disdik Jabar.

Ketua Komisi V DPRD Jabar, Agus Weliyanto mengatakan, pihaknya meminta pengosongan balai tersebut harus ditinjau kembali dengan berbagai pihak agar bersinergi. Sehingga tidak ada istilah salah memberdayakan asset daerah yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah propinsi.

“Sebaiknya Pemprov mengkaji ulang surat permintaan tersebut, mengingat masih banyak asset pemprov Jabar yang tidak terurus bahkan dikuasai pihak lain di Bandung ini, seperti Gedung ex Dinas Pertanian aset milik pemprov di jl. Ir Juanda (Dago-red)  atau manfaatkan lahan gedung bekas Palaguna Plasa alun-alun Bandung,” ujar Agus di BPPTKPK, Jalan Pahlawan no. 70, Kota Bandung, Senin (2/1/2015).

Berdasarkan surat nomor No 593/240/Pbd tertanggal 16 Januari 2015 tersebut, Asisten Daerah IV bidang administrasi meminta agar pihak Disdik Jabar segera melakukan pengosongan dan penyerahan aset Jalan Pahlawan No 70 Bandung tersebut. Padahal, aset tersebut kini masih dipergunakan oleh Disdik Jabar sebagai BPPTKPK, serta oleh SMK PU Jabar dan PPLP. Sehingga permohonan pengosongan gedung tersebut, diminta untuk ditinjau ulang.

Agus menambahkan, pihaknya setuju dan mendukung Pemprov Jabar membangun pusat promosi kesenian dan kebudayaan Jawa Barat, tetapi lokasinya ditentukan melalui mekanisme yang benar. Pasalnya, tempat tersebut sangat strategis untuk digunakan sebagaimanamestinya yakni untuk kepentingan pendidikan apalagi dilokasi tersebut terdapat SMK yang masih aktif. Karena itu, perlu ada perlindungan dan proteksi karena gedung BPPTKPK merupakan tempat para siswa-siswi SMK PU dan SMK lainnya untuk melakukan PKL/ praktek. Selain itu di gedung tersebut cukup banyak aset-asetnya seperti perlengkapan alat praktek siswa.

Pada dasarnya, lanjut Agus, Komisi V mendukung rencana pemrpov Jabar untuk membangun Pusat Promosi Kesenian dan Kebudayaan Jabar, tetapi sebaiknya lokasin yang dipilih lokasi yang masih berstatus asset daerah.

“Ini kan masih digunakan kegiatan belajar mengajar, kok disuruh untuk dikosongkan berdasarkan surat itu,” tegas Agus.

Hal senada diungkapkan, Ikhwan Fauzy yang mengatakan, datangnya surat tersebut berarti sama dengan merampok asset sendiri untuk dikomersilkan. Tentu hal itu sudah melanggar undang-undang yang mencederai dunia pendidikan. Terlebih, persoalan tersebut belum ada kajian terkait perijinan dan pengalihan fungsi harus seijin Menteri Keuangan. Selain itu, ada kecurigaan Pemprov Jabar untuk mengalih fungsikan sebagai bentuk manipulasi para kapitalis dalam mengincar asset daerah yang strategis dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

 “Saya cukup sedih dan prihatin, banyak asset negara (pemprov) diincar oleh kaum kapitalis untuk dijadikan pusat kegiatan komersil, terutama asset yang lokasinya strategis, ekonomis tinggi, seperti asset di Jalan Pahlawan No. 70 ini,” ujar Ikhwan.

Sementara itu, Kepala BPPTKPK, Eddy Mulyadi mengatakan, BPPTKPK Jabar bukan hanya dipergunakan untuk para siswa SMK tapi juga dijadikan tempat pembinaan dan pelatihan guru-guru kejuruan (SMK_red). Pasalnya, di BPPTKPK memiliki peralatan yang cukup lengkap untuk jurusan Instalasi Bangunan, Elektronika, Listrik, Mesin. Otomotif dan Multimedia.

“Sehingga bagi sekolah SMK baik negeri maupun swasta yang belum memiliki peralatan praktek, para siswa/I melakukan praktek di BPPTKPK Jabar,” tandas Edy.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia