Komisi I DPRD Jabar Dorong Kinerja KPUD Kab. Karawang dalam Pemilukada

Tanggal 29 Jan 2015 13:32 WIB
Komisi I DPRD Jabar di Kantor KPUD Karawang

Komisi I DPRD Jabar Dorong Kinerja KPUD Kab. Karawang dalam Pemilukada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Barat beraudiensi dengan Komisi berkaitan dengan sosialisasi pemilukada di setiap kabupaten/kota di Jabar. Karena itu, Komisi I ingin mengetahui sejauhmana persiapan yang dilakukan Kabupaten Karawang khususnya.  Pasalnya, penyelenggaraan pemilukada tersebut lima kab/kota melaksanakannya dalam waktu bersamaan.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir mengatakan, peranan KPUD Kab Karawang harus hati-hati dalam menjalankan mekanisme penyelenggaraan pemilukada. Persoalan peningkatan data pemilih, seleksi bakal calon (balon) hingga penghitungan suara harus sudah dipertimbangkan dengan matang. Sengketa antar calon baik walikota maupun bupati kerap kali terjadi usai penyelenggaraan pemilukada. Sehingga sosialisasi mengenai pemilukada di Kab. Karawang sangat penting.

“KPUD berperan sangat vital dalam penyelenggaraan pemilukada ini, sehingga mekanispe pelaksanaannya harus benar dan persiapannya seobjektif mungkin,” ujar Syahrir di Karawang, Rabu (28/1/2015).

Anggota komisi I DPRD Jabar, Hasbullah menambahkan, tidak hanya sosialisasi yang harus dipersiapkan dengan matang. Aturan norma baru dalam penyelenggaraan pemilukada di tingkat kabupaten dan kota pun harus diedukasi terhadap masyarakat secara detail. Pasalnya, tahapan uji publik sangat menentukan bagaimana sepak terjang calon kepala daerah di  hadapan masyarakat Karawang khususnya.

“Pola tahapan selanjutnyapun demikian, harus dengan detail untuk meminimalisir kekeliruan, baik administrasi maupun moril,” kata Hasbullah.

Pada waktu bersamaan, anggota Komisi I, Ganiawati meminta KPUD Kab. Karawang  meningkatkan kinerja terutama dalam penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan secara serentak. Selain itu, penentuan bakal calon (balon) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta mekanisme seleksi belum ada sosialisasi. Sehingga pemberitahuan kepada masyarakat dapat dilakukan sebelum penyelenggaraan berlangsung.

“KPUD harus dapat menyosialisasikan dengan baik untuk penyelenggaran pemilukada ini. Jangan sampai menimbulkan persoalan setelah pemilukada,” ujar Ganiawati.

Ketua Komisioner KPU Kabupaten Karawang, Reza Ahdiyat mengatakan, direvisi 63 dari 67, anggaran sudah dibicarakan dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan Disdukcapil terkait pendataan pemilih dan persiapan itu sudah dilakukan sebelum ada kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Jabar. Kendala yang dihadapi persoalan waktu penyelenggaraan. KPU Kab. Karawang meminta pengalihan waktu penyelenggaraan pemilukada. Pasalnya, hingga Februari KPU Kab. Karawang masih menunggu waktu yang tepat untuk memulai penyelenggaraan pemilukada.

“Jadwal semula penyelenggaran diawal Maret, namun secara teknis petunjuk teknis (juknis) mengenai penyelengaraan pemilukada ini belum kami terima,” tandas Reza.

Komisi I DPRD Jabar Dorong Kinerja KPUD Kab. Karawang dalam Pemilukada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Jawa Barat beraudiensi dengan Komisi berkaitan dengan sosialisasi pemilukada di setiap kabupaten/kota di Jabar. Karena itu, Komisi I ingin mengetahui sejauhmana persiapan yang dilakukan Kabupaten Karawang khususnya.  Pasalnya, penyelenggaraan pemilukada tersebut lima kab/kota melaksanakannya dalam waktu bersamaan.

Ketua Komisi I DPRD Jabar, Syahrir mengatakan, peranan KPUD Kab Karawang harus hati-hati dalam menjalankan mekanisme penyelenggaraan pemilukada. Persoalan peningkatan data pemilih, seleksi bakal calon (balon) hingga penghitungan suara harus sudah dipertimbangkan dengan matang. Sengketa antar calon baik walikota maupun bupati kerap kali terjadi usai penyelenggaraan pemilukada. Sehingga sosialisasi mengenai pemilukada di Kab. Karawang sangat penting.

“KPUD berperan sangat vital dalam penyelenggaraan pemilukada ini, sehingga mekanispe pelaksanaannya harus benar dan persiapannya seobjektif mungkin,” ujar Syahrir di Karawang, Rabu (28/1/2015).

Anggota komisi I DPRD Jabar, Hasbullah menambahkan, tidak hanya sosialisasi yang harus dipersiapkan dengan matang. Aturan norma baru dalam penyelenggaraan pemilukada di tingkat kabupaten dan kota pun harus diedukasi terhadap masyarakat secara detail. Pasalnya, tahapan uji publik sangat menentukan bagaimana sepak terjang calon kepala daerah di  hadapan masyarakat Karawang khususnya.

“Pola tahapan selanjutnyapun demikian, harus dengan detail untuk meminimalisir kekeliruan, baik administrasi maupun moril,” kata Hasbullah.

Pada waktu bersamaan, anggota Komisi I, Ganiawati meminta KPUD Kab. Karawang  meningkatkan kinerja terutama dalam penyelenggaraan pemilukada yang dilakukan secara serentak. Selain itu, penentuan bakal calon (balon) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) serta mekanisme seleksi belum ada sosialisasi. Sehingga pemberitahuan kepada masyarakat dapat dilakukan sebelum penyelenggaraan berlangsung.

“KPUD harus dapat menyosialisasikan dengan baik untuk penyelenggaran pemilukada ini. Jangan sampai menimbulkan persoalan setelah pemilukada,” ujar Ganiawati.

Ketua Komisioner KPU Kabupaten Karawang, Reza Ahdiyat mengatakan, direvisi 63 dari 67, anggaran sudah dibicarakan dengan pemerintah daerah. Koordinasi dengan Disdukcapil terkait pendataan pemilih dan persiapan itu sudah dilakukan sebelum ada kunjungan kerja dari Komisi I DPRD Jabar. Kendala yang dihadapi persoalan waktu penyelenggaraan. KPU Kab. Karawang meminta pengalihan waktu penyelenggaraan pemilukada. Pasalnya, hingga Februari KPU Kab. Karawang masih menunggu waktu yang tepat untuk memulai penyelenggaraan pemilukada.

“Jadwal semula penyelenggaran diawal Maret, namun secara teknis petunjuk teknis (juknis) mengenai penyelengaraan pemilukada ini belum kami terima,” tandas Reza.

Bagikan
Berita Terkait
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 22 Jun 2017
BND 9.226 9.133 22 Jun 2017
CAD 10.582 10.472 22 Jun 2017
CNH 1.948 1.948 22 Jun 2017
CNY 1.872 1.854 22 Jun 2017
SAR 3.078 3.048 22 Jun 2017
SGD 9.226 9.133 22 Jun 2017
USD 11.544 11.430 22 Jun 2017
Sumber: Bank Indonesia