Dewan dan Gubernur Kembali Bahas APBD 2015-Siapkan Pergub Tentang Bantuan Keuangan

Tanggal 22 Jan 2015 08:39 WIB
Gedung Sate Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melakukan pertemuan dengan seluruh unsur pimpinan DPRD Jabar yang di dalamnya juga termasuk pimpinan komisi dan fraksi, di Gedung Sate, Bandung, Rabu (21/1). Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam digelar secara tertutup.

Usai pertemuan, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pertemuannya ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi antara pemprov dan DPRD Jabar terkait pelaksanaan APBD 2015. Selain itu, dalam kegiatan itu sempat dibahas juga perencanaan APBD 2016.

Ineu menjelaskan, setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, pihaknya bersama Pemprov Jabar telah melakukan sejumlah penyempurnaan APBD 2015. Salah satunya menyangkut pemenuhan kewajiban mendasar yakni di bidang pendidikan dan kesehatan.

"Satu hal, ke depan lebih memperhatikan urusan mendasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Secara undang-undang itu harus dipenuhi," kata Ineu.

Ineu optimistis, setelah dilakukan penyempurnaan, APBD Jabar 2015 menjadi lebih baik yakni dengan terpenuhinya anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari total APBD. "Yang menjadi titik perhatian bersama (pemrov dan DPRD Jabar) yaitu keinginan pusat, bidang kesehatan dan pendidikan tidak terlewat. Hak dasar harus dipenuhi terlebih dahulu," ujarnya.

Lebih lanjut Ineu pun katakan, pada pertemuan kemarin dibahas juga mengenai tata cara penyusunan APBD. Menurutnya ini penting agar penyusunan APBD bisa lebih baik dan tepat waktu.

"Sehingga ke depan tidak terulang lagi mengoreksi APBD dalam waktu satu minggu," pungkasnya. Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membenarkan, pertemuan kemarin merupakan koordinasi menyangkut pelaksanaan APBD 2015.

Heryawan berharap, dengan kembali dilakukannya koordinasi ini, penyaluran anggaran bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien. Sebagai contoh, kata Heryawan, pada pertemuan tersebut pihaknya membahas penyaluran bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan hibah ke masyarakat.

Menurutnya, agar penyaluran anggaran tersebut tepat sasaran, pihaknya akan membuat peraturan gubernur yang mengatur penyaluran bantuan keuangan tersebut. "Kita mau bikin pergub yang mengunci itu. Kalau kemudian nanti bantuan ke kabupaten/kota dan masyarakat tidak sesuai dengan kriteria di pergub, nanti dikunci, enggak dicairkan," singkatnya.

Bagikan
Berita Terkait
Dewan Akan Segera Bahas LKPj 2015
27 Mar 2016 11:36 WIB
Pimpinan DPRD
Agenda
Kurs Valas
Mata Uang Jual (Rp) Beli (Rp) Tanggal
AUD 10.828 10.717 24 Nov 2017
BND 9.226 9.133 24 Nov 2017
CAD 10.582 10.472 24 Nov 2017
CNH 1.948 1.948 24 Nov 2017
CNY 1.872 1.854 24 Nov 2017
SAR 3.078 3.048 24 Nov 2017
SGD 9.226 9.133 24 Nov 2017
USD 11.544 11.430 24 Nov 2017
Sumber: Bank Indonesia